Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengklaim pendapatan per kapita masyarakat meningkat 20 persen berkat kebijakan reforma agraria.
"Program reforma agraria ini berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat, di mana pendapatan per kapita dari reforma agraria meningkat 20 persen di tahun 2022," kata Airlangga di sela Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Gandaria City, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Dalam Rakernas Reforma Agraria tersebut, pemerintah juga membahas pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Terkait hal tersebut, pemerintah menghadapi tantangan mengenai penataan aset melalui redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), terutama di kawasan hutan. Tantangan lainnya adalah penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan, serta percepatan pelaksanaan penataan aset dan akses.
Untuk itu, diperlukan integrasi data, yang mana Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah membuat sistem BHUMI GTRA.
"Rakernas juga memonitor tindak lanjut dari Deklarasi Karimun yang berlangsung tanggal 29 sampai 31 Agustus yang lalu untuk memperoleh resolusi atas berbagai persoalan legalisasi, retribusi, dan konflik agraria," sambungnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, mengatakan pemerintah melakukan redistribusi tanah sejumlah 4,5 juta hektare. Redistribusi tanah adalah bagi-bagi tanah yang dikuasai oleh negara.
Itu terdiri dari pelepasan kawasan hutan 4,1 juta hektare dan eks hak guna bangunan (HGB) atau tanah terlantar 600 ribu hektare.
"Dan realisasi di lapangan untuk eks HGU dari target 600 ribu sudah tercapai 350 persen, jadi hampir 1,3 juta hektare," sebut Hadi.
Kemudian, untuk pelepasan kawasan hutan sudah mencapai 2,6 juta hektare. Namun yang sudah berhasil disertifikatkan baru 8,7 persen dari 4,1 juta hektare.
"Yang lain akan kita bentuk satgas untuk bisa kita selesaikan clear and clean dan kemudian langsung masuk kepada sertifikasi tanah," tuturnya.
Airlangga, selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional, menilai reforma agraria berkontribusi terhadap ekonomi nasional dengan penataan aset melalui redistribusi TORA sebagai modal usaha produktif.
Menurutnya, reforma agraria berdampak langsung pada penguatan ekonomi rakyat, terutama rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, nelayan, yang tinggal juga di daerah pesisir.
"Reforma agraria juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mendorong iklim usaha yang lebih baik, khususnya kepada usaha kecil, menengah, dan tentunya usaha-usaha rakyat,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (30/8/2023).