Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026
Pemerintah merealisasikan pembiayaan utang Rp629,3 triliun hingga 31 Oktober 2026, atau 75,6 persen dari target APBN.
Penerbitan SBN menjadi sumber terbesar dengan realisasi Rp586,1 triliun, sedangkan pinjaman mencapai Rp43,2 triliun.
Pengadaan utang mempertimbangkan kebutuhan kas pemerintah dan dinamika pasar untuk menekan biaya pembiayaan.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp629,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Jumlah tersebut setara 75,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi pembiayaan utang tercatat lebih tinggi dari Rp570,7 triliun atau 73,6 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp775,9 triliun.
"Pembiayaan utang neto telah dilakukan Rp629,3 triliun dari target APBN Rp832,2 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (13/11/2026).
1. Penerbitan SBN capai Rp586,1 triliun
Ilustrasi Obligasi/Surat Berharga. (IDN Times/Aditya Pratama) Dari total pembiayaan utang tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) menjadi sumber terbesar dengan realisasi Rp586,1 triliun. Jumlah itu mencapai 73,3 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun.
Realisasi penerbitan SBN tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp538,7 triliun. Namun, capaian tahun lalu sudah mencapai 83,8 persen dari target APBN sebesar Rp642,6 triliun.
"Ini surat berharga, penerbitan surat berharga Rp586,1 triliun dari target Rp799,5 triliun, 73,3 persen dari targetnya," ujar Suahasil.
2. Pembiayaan dari pinjaman lampaui target
Ilustrasi surat pinjaman (Pexels.com/RDNEStockProject) Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman mencapai Rp43,2 triliun hingga akhir Oktober 2026. Realisasi tersebut sudah mencapai 132,1 persen dari target APBN sebesar Rp32,7 triliun.
Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp32,1 triliun. Saat itu, realisasi pinjaman baru mencapai 24 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp133,3 triliun.
3. Pemerintah tetap hati-hati menarik utang
ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama) Suahasil menjelaskan, pemerintah mengatur waktu pengadaan utang dengan mempertimbangkan kebutuhan kas dan kondisi pasar. Pemerintah memilih waktu penerbitan yang dinilai bisa menekan biaya pembiayaan serendah mungkin.
Pengadaan utang tetap harus memperhitungkan kebutuhan kas pemerintah agar ketersediaan dana untuk membiayai APBN tetap terjaga. Selain itu, dinamika pasar keuangan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu penerbitan utang.
"Kami harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada. Kami juga harus mempertimbangkan dinamika pasar," kata Suahasil.
