Defisit APBN Oktober 2026 Tembus Rp379,3 Triliun
Defisit APBN hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap PDB.
Pendapatan negara terkumpul Rp2.618 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun.
Keseimbangan primer surplus Rp114,8 triliun, sementara realisasi belanja biasanya meningkat pada November dan Desember.
Jakarta, IDN Times - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Oktober 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, kinerja APBN selama 10 bulan pertama 2026 masih sesuai dengan rencana, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.
"Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini adalah juga on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (13/11/2026).
1. Pendapatan negara terkumpul Rp2.618 triliun
Ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama) Pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 83 persen dari target APBN 2026 dan tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Untuk APBN kita akhir bulan Oktober sampai dengan akhir bulan Oktober pendapatan negara telah terkumpul Rp2.618 triliun," ujar dia.
2. Belanja negara tumbuh 15,6 persen
Ilustrasi anggaran atau APBN. (IDN Times/Aditya Pratama) Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN 2026. Realisasi tersebut tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Belanja negara Rp2.997,2 triliun 78 persen dari pagu," kata mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) itu.
Dengan capaian tersebut, keseimbangan primer APBN tercatat surplus Rp114,8 triliun hingga akhir Oktober 2026.
3. Belanja negara biasanya dipercepat pada akhir tahun
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama) Suahasil menjelaskan, realisasi belanja negara biasanya meningkat pada November dan Desember. Hal itu terjadi karena kementerian dan lembaga (K/L) umumnya menyelesaikan kontrak pekerjaan pada Desember.
Meski pekerjaan telah berjalan sejak sebelumnya, pembayaran kepada pihak pelaksana banyak dilakukan pada Desember karena proses pencairan mengikuti penyelesaian kontrak.
"Sehingga meskipun pekerjaannya sudah berlangsung tapi pembayarannya nanti akan banyak yang di bulan Desember karena pembayaran-pembayaran semua biasanya mengikuti penyelesaian kontrak," kata Suahasil.
