Airlangga Ungkap Alasan Moody's Pangkas Outlook Peringkat Utang RI

06 Feb 2026, 11:00 WIB

Triyan Pangastuti

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

Rilis peringkat Moody's belum mengakomodir perubahan strategi pembiayaan lewat Danantara
Danantara dibangun dengan prinsip dan tata kelola yang baik, menjadi bagian dari transformasi BUMN menuju model Sovereign Wealth Fund
Pemerintah tetap konsisten menjaga disiplin anggaran sesuai Undang-Undang, dengan defisit APBN dipatok di kisaran 3 persen terhadap PDB

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara soal keputusan Moody’s Investors Service yang menurunkan outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Ia mengklaim, penilaian tersebut muncul karena lembaga pemeringkat belum sepenuhnya memahami skema pembiayaan program prioritas pemerintah.

"Kalau Moody’s, dari segi rating tetap investment grade. Yang dibicarakan itu outlook, dan outlook ini memang membutuhkan penjelasan,” ujar Airlangga.

1. Rilis peringkat Moody's belum mengakomodir perubahan strategi pembiayaan yang kini lewat Danantara

Ilustrasi hutang konsumtif (freepik.com/rawpixel.com)

Menurutnya, Moody’s belum mengakomodasi perubahan strategi pembiayaan pembangunan yang kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, kini pemerintah mendorong investasi melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Outlook negatif itu membutuhkan penjelasan, baik dari pemerintah maupun dari lembaga baru Danantara. APBN kita tahun ini memang agak berbeda,” ujar Airlangga.

2. Danantara dibangun dengan prinsip dan tata kelola yang baik

Kantor Danantara dengan logo barunya (IDN Times / Vadhia Lidyana)

Menurutnya, Danantara dibangun dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan menjadi bagian dari transformasi pengelolaan BUMN menuju model Sovereign Wealth Fund (SWF). Model tersebut, kata Airlangga, telah menjadi praktik terbaik (best practice) yang diterapkan oleh berbagai negara.

“Tata kelola Danantara ini bagian dari transformasi BUMN menjadi Sovereign Wealth Fund. Best practice-nya sudah ada di berbagai SWF di dunia,” jelasnya

Di sisi lain, ia menjelaskan, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis serta koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, memang masih dibiayai melalui APBN. Namun, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang, pemerintah kini mengandalkan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

3. Pemerintah jaga disiplin fiskal sesuai Undang-Undang

Ilustrasi rupiah (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Ia menegaskan, secara fiskal pemerintah tetap konsisten menjaga disiplin anggaran. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipatok di kisaran 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara rasio utang pemerintah dijaga di bawah 40 persen terhadap PDB atau jauh dari batas maksimum undang-undang sebesar 60 persen.

Airlangga menambahkan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Danantara untuk menyiapkan langkah-langkah komunikasi kepada lembaga pemeringkat. Hal ini bertujuan agar perubahan strategi pembiayaan dan pengelolaan investasi dapat dipahami secara utuh oleh rating agency.

“Saya sudah bicara dengan Danantara, mereka juga akan mempersiapkan langkah-langkah untuk menjelaskan kepada rating agency,” jelasnya.