Anggaran Infrastruktur Drop, Pemerintah Dorong Swasta Ikut Partisipasi

30 Agu 2024, 15:30 WIB

Triyan Pangastuti

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Anggaran infrastruktur turun 5,3% menjadi Rp400,3 triliun untuk tahun depan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyatakan APBN tidak kuat biayai semua pembangunan infrastruktur, membuka peluang partisipasi swasta.
Prioritas bidang infrastruktur diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggaran infrastruktur yang disiapkan pemerintah untuk tahun depan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran ini turun 5,3 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp422,7 triliun.

Adapun anggaran ini dialokasikan melalui beberapa pos yakni belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar 240.234,4 miliar, kemudian transfer ke daerah sebesar Rp96.378,3 miliar, dan pembiayaan anggaran sebesar Rp63.735,6 miliar.

Lantas, apakah anggaran infrastruktur yang turun ini masih bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi?

1. Anggaran infrastruktur yang turun sudah perhitungkan dampaknya ke ekonomi

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu mengatakan anggaran infrastruktur yang turun untuk tahun depan telah mempertimbangkan berbagai faktor termasuk dampaknya terhadap perekonomian karena untuk melihat efektivitas dari anggaran tidak hanya dilihat dari satu sisi melainkan dari banyak aspek.

"Kami sudah pertimbangkan semua, total dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nya cukup besar sehingga memang dampak bagi perekonomiannya bukan hanya satu demi satu, namun secara keseluruhan. Kemudian langkah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan juga mencapai target-target pembangunan, menurunkan angka kemiskinan esktrem," tegasnya, Jumat (30/8/2024).

2. Peran swasta makin dibutuhkan untuk bangun infrastruktur

Ilustrasi transaksi ekonomi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Febrio menegaskan bahwa anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tidak kuat jika harus membiayai seluruh pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah membuka peluang partisipasi dari pihak swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur.

"Secara umum, kita melihat APBN tidak mungkin bisa membiayai semuanya. Jadi, kita pasti akan membuka ruang, bahkan kita membutuhkan partisipasi dari swasta," kata dia.

Dalam catatannya, dari total nilai investasi, sekitar 29 persen sampai 30 persen dari produk domestik bruto (PDB) berasal dari swasta. Sementara jika melalui APBN, pemerintah hanya fokus menggunakan anggaran tersebut untuk belanja-belanja yang sifatnya strategis.

"Dengan ini, diharapkan bisa mendorong aktivitas dari pihak swasta, yang justru akan bisa menjadi lebih tangguh," ucapnya.

3. Prioritas belanja infrastruktur tahun depan

Foto udara pintu keluar Parungkuda di Ruas Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (11/8/2023). (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Berdasarkan dokumen Nota Keuangan, ada beberapa prioritas bidang infrastruktur yang diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas
produksi sehingga daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terakselerasi.

Strategi ini dilakukan melalui kebijakan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi seperti infrastruktur dasar, infrastruktur konektivitas, infrastruktur energi, infrastruktur digital, infrastruktur pangan, dan infrastruktur pendukung kawasan IKN, serta proyek KPBU infrastruktur.