AS Kembali Sanksi ke Industri Migas Venezuela
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengembalikan sanksi ke industri minyak dan gas Venezuela pada Rabu (17/4/2024). Keputusan ini dilatarbelakangi ketidakpatuhan rezim Presiden Nicolas Maduro untuk menjamin keadilan dan kebebasan dalam pilpres.
Sejak Oktober 2023, Washington sudah mencabut sementara sanksi untuk sektor industri migas Venezuela setelah tercapainya kesepakatan dengan oposisi. Larangan kepada oposisi Maria Corina Machado untuk mencalonkan diri, membuat keraguan soal kebebasan pilpres di Venezuela.
1. AS masih percaya Venezuela bersedia selenggarakan pemilu bebas dan adil
Pemerintah AS mengungkapkan bahwa keputusan ini didasarkan pada pembahasan yang mendalam dan sangat hati-hati. Washington menilai bahwa pemerintahan Maduro tidak mengindahkan beberapa poin penting dalam Perjanjian Barbados.
"Atas hal itu, AS tidak dapat memperbaruinya dan sanksi-sanksi yang sudah diangkat akan dikembalikan dalam 45 hari ke depan," terangnya, dikutip CNN.
"Kami memperhatikan fakta bahwa otoritas Venezuela memblokir kandidat oposisi yang memiliki elektabilitas tinggi, Maria Corina Machado untuk maju dalam pilpres. Kemudian, otoritas Venezuela juga kembali memblokir kandidat lain, Dr. Corina Yoris yang dipilih sebagai pengganti Machado," tambahnya.
Salah satu pejabat AS menekankan bahwa keputusan pengembalian sanksi ini bukanlah keputusan mutlak. Ia menerangkan, Washington masih percaya bahwa Caracas akan berubah dan menyelenggarakan pemilu yang kompetitif dan inklusif.
2. Venezuela mengaku tidak takut sanksi dari AS
Presiden Parlemen Venezuela Jorge Rodriguez menekankan bahwa Venezuela tidak akan tunduk kepada imperialisme AS. Ia menekankan Venezuela akan tetap tumbuh seperti tahun lalu dan keluar dari krisis ekonomi.
"Republik Bolivariana Venezuela adalah negara merdeka yang berdaulat. Maka dari itu, kami tidak akan membiarkan pihak asing mengintervensi urusan dalam negeri dan tidak akan mentoleransi sebuah ultimatum," tegasnya, dikutip Telesur.
Ia menambahkan bahwa Venezuela tidak akan menerima segala bentuk kekerasan dalam politik dan segala aksi untuk merusak kedaulatan, kedamaian, dan integritas teritorial negaranya. Ia pun menyebut Machado telah berbohong.
"Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dengan situasi internal dan berbohong. Tidak ada nama dalam dokumen, tidak ada tanggal soal pemilu. Kami akan memnuhi perkataan kami sebagai pihak yang benar dengan harga diri," tambahnya.
3. Maduro minta Kolombia bantu selesaikan masalah dengan oposisi
Pada Senin (15/4/2024), Presiden Maduro meminta Presiden Kolombia Gustavo Petro untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah pilpres di Venezuela dengan kandidat oposisi Manuel Rosales.
"Jika Anda mau membantu, terima mereka (oposisi) di Bogota, bantu kami sehingga tercipta kedamaian dan kesepahaman di Venezuela dan tidak ada lagi kebohongan soal Venezuela. Pada tanggal 28 Juli akan pemilu demokratik dengan kehadiran semua partai," tutur Maduro, dikutip EFE.
Setelah berbicara dengan Presiden Brasil Lula da Silva di Bogota pada Rabu mengenai situasi di kawasan Amerika Latin, Petro menawarkan sebuah pakta demokratik kepada semua entitas politik di Venezuela.
"Pakta ini akan memastikan bahwa semua yang berpartisipasi dan kalah dalam pemilu Venezuela mendapat kepastian dan keamanan soal hidup, hak, dan jaminan politik yang harus dihargai di negaranya," ujar Petro.
