Asyik, Tukang Ojek hingga UMKM Bakal Dapet Bansos BBM Mulai Oktober

Dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2, pemda menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial yang digunakan untuk (a) pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan. Kemudian (b) untuk penciptaan lapangan kerja, dan (c) pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

"Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk di dalamnya bantuan sosial tambahan," bunyi ayat 3.

Belanja wajib dianggarkan sebesar 2 persen dari  Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022. DTU tidak termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya.
 
Besaran DTU ditentukan sebesar penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bulan Oktober 2022 hingga Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

Belanja wajib ini tidak termasuk belanja wajib 25 persen dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

Pemda diminta untuk melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib kepada Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

"Laporan penganggaran belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15 September 2022," ujarnya.

Laporan realisasi atas belanja wajib diterima oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 15, bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir.