Australia Siapkan Aturan Hak Kerja Hybrid, Pengusaha Cemas
- Pemerintah negara bagian Victoria, Australia, mengumumkan rencana legislasi hak kerja hybrid bagi karyawan.
- Pengusaha di Victoria khawatir rencana legislasi hak kerja hybrid akan mengganggu dinamika usaha dan menurunkan produktivitas.
- Proses konsultasi dengan kelompok bisnis serta pekerja akan berlangsung hingga akhir 2025 untuk memastikan seluruh pihak mendapatkan kesempatan memberi masukan.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah negara bagian Victoria, Australia, mengumumkan rencana revolusioner untuk mengubah undang-undang ketenagakerjaan pada Sabtu (2/8/2025). Pengumuman ini disampaikan oleh Perdana Menteri Victoria, Jacinta Allan, di hadapan awak media. Pemerintah setempat berniat menetapkan hak kerja hybrid bagi karyawan.
Rencana tersebut langsung menuai reaksi keras dari pelaku bisnis di Victoria. Mereka khawatir peraturan baru akan menurunkan kepercayaan dunia usaha serta menambah beban pelaku ekonomi.
1. Pengumuman resmi tentang hak kerja hybrid
Perdana Menteri Jacinta Allan menyampaikan bahwa pemerintah Victoria tengah menyiapkan legislasi yang akan memberi hak kepada pekerja untuk bekerja dari rumah sedikitnya dua hari dalam sepekan. Allan menjelaskan bahwa pemerintah akan membuka konsultasi dengan kelompok bisnis dan pekerja sepanjang tahun 2025 sebelum RUU disahkan menjadi undang-undang.
"Victoria sedang mempertimbangkan undang-undang ketenagakerjaan yang akan memberi pekerja hak untuk bekerja dari rumah minimal dua hari dalam seminggu." ujar Allan, dilansir Bloomberg.
Allan juga menyatakan, perubahan ini dilakukan sebagai respon atas perubahan pola kerja pascapandemi COVID-19. Menurutnya, sistem kerja hybrid terbukti mampu meningkatkan keseimbangan kehidupan dan produktivitas pekerja.
2. Reaksi pengusaha terkait rencana legislasi
Pengusaha di Victoria segera menyuarakan kekhawatiran begitu mendengar rencana legislasi hak kerja hybrid. Banyak pelaku bisnis menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu dinamika usaha dan menurunkan produktivitas.
Kelompok bisnis memperingatkan bahwa langkah pemerintah mungkin akan mengurangi kepercayaan dunia usaha di negara bagian tersebut.
Mereka juga menyoroti kemungkinan lahirnya konflik hubungan industrial, karena aturan baru bisa mempersempit ruang negosiasi antara pengusaha dan pekerja.
3. Proses legislasi dan tujuan konsultasi publik
Pemerintah Victoria menegaskan proses konsultasi dengan kelompok bisnis serta pekerja akan berlangsung hingga akhir 2025. Proses ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh pihak mendapatkan kesempatan memberi masukan.
"Proses konsultasi dengan kelompok bisnis dan pekerja mengenai rancangan undang-undang akan berlangsung sepanjang tahun ini sebelum legislasi disahkan." ujar Allan.
Pemerintah berharap dengan konsultasi terbuka, peraturan yang diterapkan nantinya benar-benar akomodatif dan tidak menimbulkan polemik panjang di kemudian hari.
