Bahas Tarif Trump, Pemerintah Undang Asosiasi Pelaku Usaha Besok

06 Apr 2025, 17:32 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Infografis Daftar Tarif resiprokal Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Pemerintah mengundang asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi terkait kebijakan tarif AS
Forum tersebut bertujuan merumuskan langkah strategis responsif dan inklusif sebelum 9 April 2025
Indonesia tidak akan retaliasi, tetapi memilih jalur diplomasi dan negosiasi dengan AS untuk mencari solusi yang saling menguntungkan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah berencana mengundang asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Kegiatan tersebut bakal berlangsung pada Senin (7/4/2025) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.

“Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat, dikutip Minggu (6/4/2025).

1. Koordinasi dengan pelaku usaha sangat diperlukan pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia I. Lalu membahas tindak lanjut kebijakan Presiden Trump yang menerapkan tarif resiprokal. (Dok/Istimewa).

Airlangga menambahkan, pemerintah ingin memastikan suara industri dalam negeri jadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan yang akan disampaikan ke AS sebelum 9 April 2025.

Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

“Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” tutur Airlangga.

2. Retaliasi bukan opsi

Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Di sisi lain, Airlangga juga memastikan pemerintah terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya dalam rangka merumuskan langkah strategis yang tepat guna merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh AS.

Koordinasi itu dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.

Airlangga menegaskan, Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif tersebut dan memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi, dan stabilitas ekonomi nasional.

"Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar dia.

3. Pemerintah siapkan strategi buka pasar Eropa

Investasi dan perdagangan saham (pixabay.com/sergeitokmakov)

Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru AS, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setalah China dan AS.

“Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” ujar Airlangga.