Bahlil Bantah Isu Keterlibatan Jokowi di Perusahaan Tambang Raja Ampat

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membantah tudingan yang mengaitkan aktivitas pertambangan di Raja Ampat dengan Presiden ke-7 Indonesia, Joko "Jokowi" Widodo dan Iriana.

Pernyataan itu disampaikan merespons isu yang beredar di media sosial terkait nama kapal pengangkut hasil tambang yang disebut-sebut menggunakan inisial “JKW Mahakam” dan “Dewi Iriana”.

"Itu nggak ada itu, gimana itu. Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," kata Bahlil kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Menurut Bahlil, narasi tersebut tidak berdasar karena seluruh izin usaha pertambangan (IUP) yang kini menjadi sorotan diterbitkan jauh sebelum pemerintahan Jokowi. Begitupun PT Gag Nikel telah hadir sejak masa pemerintahan Orde Baru.

Pemerintah resmi mencabut IUP dari empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, yakni PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dan PT Nurham.

Namun, pemerintah tetap mengizinkan aktivitas tambang di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat. Namun, operasional tambang tersebut akan diawasi secara ketat.

"Sekalipun Gag tidak kita cabut tetapi kita atas perintah Bapak Presiden kita mengawasi khusus dalam implementasinya," tambah Bahlil.