Jakarta, IDN Times - PT Pertamina (Persero) bakal meluncurkan Pertamax Green 92 tahun depan. Bahan bakar ini adalah Pertalite yang ditambah etanol dengan kadar tertentu sehingga menjadi BBM RON 92.
"Kami akan mengeluarkan lagi yang kita sebut Pertamax Green 92, sebetulnya ini Pertalite kita campur dengan etanol, naik oktannya dari 90 ke 92," kata Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/8/2023).
Pertamina mengusulkan agar pemerintah menjadikan Pertamax Green 92 sebagai jenis BBM khusus penugasan (JBKP) alias BBM bersubsidi. Pihaknya akan membahas lebih lanjut hal tersebut. Namun, pada akhirnya keputusan terkait JBKP ada di tangan pemerintah.
"Tentu saja ketika ini menjadi program pemerintah, Pertamax Green 92 harganya pun tentu ini adalah regulated (diatur), tidak mungkin yang namanya JBKP harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi atau kompensasi di dalamnya," tuturnya.
Pertamina mengusulkan agar nantinya produk Pertamax Green 92 disubsidi. Sebab, produk tersebut memiliki kadar oktan yang lebih tinggi sehingga baik lebih baik untuk mesin. Tak kalah penting, emisi yang dihasilkan dari pembakaran mesin kendaraan lebih sedikit.
"Kami mengusulkan ini adalah karena itu lebih baik. Kalau misalnya dengan harga yang sama tetapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan oktan number lebih baik sehingga itu untuk mesin juga lebih baik, sekaligus emisinya juga menurun, why not?" ujarnya.
Namun, Nicke menjelaskan, hal itu masih hasil kajian internal Pertamina yang diusulkan kepada pemerintah. Keputusan terkait subsidi bahan bakar itu tetap ada di tangan pemerintah.
Nicke memaparkan, rencananya hanya ada tiga jenis BBM gasoline mulai 2024, yaitu Pertamax Green 92, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo.
Rencana tersebut masuk ke dalam program Langit Biru tahap dua, di mana pada tahap pertama, Pertamina sudah menghapus BBM jenis Premium (RON 88).
"Aspirasi mengenai program Langit Biru tahap dua ini adalah merupakan hasil kajian internal kami. Ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah," tambahnya.