Bantah Ada 5.000 Dapur MBG Fiktif, Ini Penjelasan BGN

20 Sep 2025, 07:51 WIB

Trio Hamdani

Kegiatan operasional SPPG Makan Bergizi Gratis. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Intinya sih...

Proses usulan dapur MBG harus lewati tahapan: Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan, setiap usulan dapur SPPG harus melewati sejumlah tahap, dari verifikasi pengajuan, persiapan, survei lapangan, hingga penentuan kelayakan.
Dana tidak bisa cair tanpa mekanisme resmi: Sony menegaskan, dana MBG tidak mungkin cair tanpa mekanisme resmi. Pencairan hanya dapat dilakukan melalui akun virtual dengan persetujuan perwakilan yayasan dan kepala SPPG.
Ribuan mitra kirim bukti video pembangunan dapur: BGN mencatat hingga kini telah menerima 3.520 komplain. Dari jumlah tersebut, 3.470 sudah direspons, dan 1.942 mitra memberikan bukti valid

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi isu adanya 5.000 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut fiktif. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan, dugaan itu muncul dari usulan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memang sudah terdaftar di portal mitra, tetapi belum ditindaklanjuti dengan pembangunan.

"Semua SPPG operasional yang terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG," kata Sony dalam keterangan resmi, Sabtu (20/9/2026).

1. Proses usulan dapur MBG harus lewati tahapan

SPPG Penumping, Laweyan, Solo. (IDN Times/Larasati Rey)

Sony menjelaskan, setiap usulan dapur SPPG harus melewati sejumlah tahap, dari verifikasi pengajuan, persiapan, survei lapangan, hingga penentuan kelayakan. Jika progres pembangunan 0 persen, sistem akan otomatis mengembalikan status usulan ke tahap awal.

"Saat ini BGN telah melakukan langkah review terhadap usulan dengan status proses persiapan namun progres pembangunannya nol persen. Usulan titik-titik SPPG tersebut dikembalikan statusnya oleh sistem ke tahap awal, yaitu verifikasi pengajuan," paparnya.

2. Dana tidak bisa cair tanpa mekanisme resmi

SPPG Tambolaka. (Dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Sony juga menegaskan, dana MBG tidak mungkin cair tanpa mekanisme resmi. Dia menjelaskan, pencairan hanya dapat dilakukan melalui akun virtual dengan persetujuan perwakilan yayasan dan kepala SPPG.

Dana MBG ditransfer oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke virtual account, di mana pencairannya hanya bisa dilakukan apabila perwakilan yayasan sebagai maker, dan kepala SPPG sebagai approver sudah memiliki username serta password.

"Tanpa adanya usulan dari perwakilan yayasan (maker) dan persetujuan (approval) dari Kepala SPPG maka sangat tidak mungkin satu rupiah pun anggaran MBG akan keluar dari virtual account," tutur Sony.

3. Ribuan mitra kirim bukti video pembangunan dapur

Pengolahan MBG di SPPG Gagaksipat, Boyolali. (IDN Times/Larasati Rey)

BGN mencatat hingga kini telah menerima 3.520 komplain. Dari jumlah tersebut, 3.470 sudah direspons, dan 1.942 mitra memberikan bukti valid berupa video pembangunan SPPG.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan, pihaknya berkomitmen menjaga keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas anggaran.

"Kami pastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukannya, dan masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG," ucap Hida.

Dengan adanya pengawasan berlapis, keterbukaan data, dan partisipasi publik, BGN optimistis Program MBG akan terus berjalan efektif serta memberi manfaat nyata bagi jutaan penerima manfaat.