Matikan Pembangkit Diesel, Prabowo Beri Tugas Khusus ke Danantara
- Presiden Prabowo menugaskan Danantara untuk menyelesaikan persoalan PLTD dan mempercepat konversi ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya demi efisiensi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
- Kebijakan konversi PLTD ke PLTS menjadi bagian dari target pembangunan energi surya 100 gigawatt, dengan fokus utama pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
- Pemerintah melalui Ditjen Gatrik dan EBTKE telah mengidentifikasi lebih dari 30 lokasi prioritas, terutama di Kawasan Timur Indonesia, sebagai tahap awal pengembangan proyek energi surya nasional.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah diberi mandat khusus untuk menangani persoalan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Penugasan tersebut diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, dihadiri pula oleh Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani pada Kamis (19/3/2026).
"Tadi Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang PLTD tersebut," kata Airlangga kepada jurnalis usai ratas.
1. Menyikapi naiknya harga minyak dunia
Airlangga menjelaskan Prabowo memberikan arahan agar penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar diesel segera dikonversi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Langkah tersebut diambil sebagai respons atas melambungnya harga minyak dunia saat ini. Pemerintah kini tengah melakukan penghitungan cermat agar realisasi peralihan ke tenaga surya tersebut dapat segera dilakukan demi efisiensi.
"Terkait dengan pembangkit listrik tenaga diesel karena sekarang dengan harga minyak tinggi, Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga solar (surya)," ujarnya.
2. Fokus di wilayah 3T
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung sebelumnya menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari target ambisius pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt.
Yuliot memaparkan prioritas utama program tersebut adalah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Beberapa lokasi yang menjadi sasaran utama mencakup pulau-pulau terluar seperti Simeulue, Nias, Mentawai, hingga Enggano.
"Pulau-pulau terluar lain itu kan sebagian besar itu masih memakai diesel kan. Itu ada di daerah-daerah 3T yang belum, ini kan masih sifatnya belum tersambung ke grid, itu mereka itu masih menggunakan diesel," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
3. Lebih dari 30 lokasi jadi prioritas
Terkait target pelaksanaan, Yuliot mengungkapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik) serta Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) telah mengidentifikasi sejumlah titik potensial.
Pemerintah memprioritaskan Kawasan Timur Indonesia sebagai lokasi awal pengembangan. Sejauh ini, sudah ada lebih dari 30 lokasi yang masuk dalam daftar prioritas pemerintah untuk segera dieksekusi.
"Angka ini sudah lebih dari 30 lokasi yang kita prioritaskan," kata mantan Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.
