Bappenas Minta Menkeu Turunkan Rentang Defisit APBN Jadi 1,5 Persen

05 Jun 2024, 16:02 WIB

Triyan Pangastuti

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Menteri Bappenas usulkan penurunan defisit APBN tahun depan menjadi 1,5-1,8 persen dari PDB.
Presiden terpilih memiliki ruang untuk sempurnakan RKP dan RPJMN melalui APBN-P sesuai UU No. 17/2007.
Defisit anggaran dalam KEM-PPKF 2025 dinilai terlalu besar, mencapai 2,45-2,82 persen dari PDB oleh Anggota Badan Anggaran Fraksi PDIP.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menurunkan rentang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan menjadi 1,5 persen hingga 1,8 persen dari PDB.

Untuk diketahui, pemerintah dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025 telah merancang target defisit pada kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dari PDB.

“Kami berharap Menteri Keuangan dan dari Komisi XI kalau memang itu disepakati, defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5 persen sampai 1,8 persen,” katanya dalam rapat kerja pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (5/6/2024).

1. Presiden berikutnya memiliki ruang gerak yang luas untuk sempurnakan RKP dam RPJMN

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Suharso mengatakan, berdasarkan UU No. 17/2007, pemerintahan yang baru diberikan keleluasaan untuk melaksanakan APBN perubahan (APBN-P) untuk menyesuaikan program belanja pada tahun pertama pemerintahan.

"Pemerintahan yang sekarang ini memang diwajibkan untuk membentuk dan menyusun RKP dan RAPBN untuk periode pertama pemerintahan presiden berikutnya. Tetapi ada juga di dalam penjelasan, presiden terpilih berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan RPJMN tahun pertama melalui APBN-P," tegas Suharso.

2. Rentang defisit paling tinggi di masa transisi

Ilustrasi Perkembangan Ekonomi Digital. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit menyoroti, lebarnya defisit anggaran dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Lebarnya kisaran defisit di masa transisi ini pun dinilainya yang paling besar dibandingkan masa transisi di periode sebelumnya dan lebih besar ketimbang defisit anggaran tahun ini sebesar 2,29 persen atau Rp522,8 triliun.

"Defisit transisi ini yang paling tinggi dari proses transisi yang pernah ada. Jadi seharusnya lebih rendah defisitnya,” kata Dolfie dalam rapat kerja bersama dengan Banggar, Selasa (4/6/2024).

3. Defisit yang tinggi mempersempit belanja pemerintah baru

ilustrasi ekonomi (IDN Times)

Ia menjelaskan defisit yang tinggi berpotensi mempersempit ruang belanja pemerintahan baru, bahkan ia mempertanyakan program yang dirancang oleh pemerintahan baru.

Meski biasanya dalam masa transisi kepresidenan, pemerintahan baru akan membuat APBN perubahan, untuk menambah program dan proyek-proyek yang akan dijalankan.

“Nanti di panja (panitia kerja) ruang fiskal yang disediakan untuk pemerintahan baru dengan proyek-proyek barunya itu seberapa luas. kalau melihat ini (defisit 2,45-2,82 persen) enggak luas, karena defisitnya sudah hampir maksimum. defisitnya nyaris 3 persen, batas minimum saja sudah Rp600 triliun defisitnya,” tutur Dolfie.