Bayang-Bayang Ekonomi Gelap Muncul, Efisiensi Anggaran Punya Risiko

Huda menuturkan, pengalaman tahun lalu menjadi cermin nyata bagaimana kebijakan efisiensi anggaran dapat berdampak luas ke sektor riil. Salah satu sektor yang paling terpukul adalah perhotelan, yang sangat bergantung pada aktivitas belanja pemerintah, seperti perjalanan dinas dan penyelenggaraan kegiatan.

Sepanjang 2025, sektor perhotelan tercatat mengalami kontraksi akibat pemangkasan belanja secara besar-besaran. Tidak hanya itu, perlambatan juga diperparah oleh tertundanya sejumlah proyek pemerintah, yang selama ini berperan sebagai penggerak utama perputaran ekonomi di daerah.

Akibatnya, efek berantai pun tak terhindarkan. Aktivitas ekonomi yang melambat berdampak pada penurunan pendapatan pelaku usaha, yang pada akhirnya berujung pada menyusutnya basis pajak.

“Basis pajak akan tergerus, sementara kondisi penerimaan negara sendiri tidak dalam posisi kuat,” kata Huda.

Menurutnya, kombinasi antara penerimaan negara yang terbatas dan kebutuhan belanja yang besar menjadi situasi yang berisiko. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mendorong defisit anggaran melebar lebih jauh dari target.

Dalam skenario tersebut, pemerintah berpotensi meningkatkan pembiayaan melalui utang. Meski menjadi opsi jangka pendek, langkah ini dinilai memiliki konsekuensi serius terhadap keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

“Ketergantungan pada utang bisa meningkat, dan itu berisiko terhadap kesehatan fiskal ke depan,” ujarnya.

Di tengah tekanan fiskal yang semakin ketat, kebijakan pemerintah dalam mempertahankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa pemotongan anggaran turut menuai sorotan.

Menurut Huda, keputusan tersebut kurang mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi fiskal yang sedang tertekan. Program dengan kebutuhan anggaran besar dinilai seharusnya dievaluasi, terutama ketika pemerintah dihadapkan pada tekanan subsidi energi dan penerimaan negara yang terbatas.

“Memaksakan program berbiaya besar di tengah tekanan fiskal bukan keputusan yang bijak,” kata Huda.

Ia menilai, kontribusi MBG terhadap perekonomian relatif terbatas. Efek pengganda (multiplier effect) program ini dianggap kecil dan belum mampu memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks tersebut, Huda mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan realokasi anggaran ke sektor yang lebih mendesak, seperti subsidi energi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah potensi kenaikan harga minyak dunia yang dapat berdampak pada harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.

Kenaikan harga BBM, menurutnya, akan langsung menekan konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar 10 persen setelah usulan efisiensi yang diminta sebelumnya tidak berjalan efektif. Purbaya menegaskan, pemerintah akan memastikan belanja negara tetap berjalan tepat waktu tanpa mengganggu pos yang telah direncanakan.

"Belanja pemerintah yang memang harus direalisasikan akan tetap dibelanjakan tepat waktu, bukan dipotong. Pada dasarnya, kita akan tetap mematuhi anggaran,” ujar Purbaya usai solat Ied di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Sabtu (21/3).

Ia menjelaskan, sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masing-masing K/L mengajukan rencana penghematan sebesar 10 persen. Namun, dalam pelaksanaannya, sejumlah K/L justru mengajukan tambahan anggaran.

“Jadi gini, tadinya kita usulin mereka ngajuin 10 persen. Tapi kalau saya tawarin ke mereka, mereka bukan potong malah nambah terus,” kata Purbaya.

Di sisi lain, ia menekankan akan membatasi usulan anggaran baru dari K/L. Purbaya mengungkapkan selama ini banyak menteri-menteri mengajukan tambahan anggaran hingga puluhan triliun rupiah.

“Menteri-menteri kan ngajuin terus berapa puluh triliun. Itu kami batasin, kami potong, kalau yang lain kami akan sesuaikan,” ujarnya.

Meski ada rencana efisiensi, Purbaya memastikan kebijakan tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Pemerintah juga akan menjaga likuiditas tetap stabil.

“Tapi nggak akan sampai berefek ke perekonomian, dan kami pastikan juga likuiditas terjaga baik. Itu saya monitor mungkin harian,” ucapnya.

Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Muhammad Said Abdullah menegaskan, defisit APBN tahun ini bisa dikendalikan jika pemerintah menjalankan efisiensi belanja, terutama pada program-program yang tidak prioritas.

Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam efisiensi anggaran menjadi modal penting untuk menjaga target defisit di bawah 3 persen terhadap PDB.

“Jika besaran belanja bisa dikendalikan, seimbang dengan realisasi pendapatan, insya Allah target defisit di bawah 3 persen bisa dijaga,” kata Said.

Said menambahkan, upaya stabilisasi penerimaan negara juga dapat dilakukan melalui optimalisasi sistem inti administrasi perpajakan atau coretax. Bila berjalan efektif, sistem ini akan meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, kenaikan harga komoditas ekspor seperti minyak bumi dan batu bara juga akan menambah penerimaan negara bukan pajak.

Dari sisi pembiayaan, Said menekankan pentingnya pengelolaan yang hati-hati, apalagi di tengah tekanan pemeringkatan kredit yang negatif. Hingga saat ini, pemerintah belum mengajukan rencana pelebaran defisit kepada Banggar.

“Setiap kebijakan harus memiliki dasar, tujuan, dan strategi. Saya melihat pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk bergerak di bawah 3 persen dari PDB,” ujarnya.

Said berharap pemerintah melibatkan para ekonom dalam kajian kebijakan ekonomi, agar setiap langkah didukung basis teknokrasi yang kuat dan risiko bisa dimitigasi.