Beban Bunga Utang Naik, Guru Besar UI Ungkap Dampaknya ke Ruang Fiskal

Menurut Telisa, salah satu faktor yang mendorong kenaikan beban bunga utang adalah meningkatnya yield obligasi pemerintah serta premi risiko Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh situasi geopolitik global dan sejumlah sentimen negatif di pasar keuangan. Artinya, ketika investor meminta imbal hasil yang lebih tinggi untuk memegang surat utang pemerintah, biaya penerbitan utang baru ikut meningkat

"Naiknya yield obligasi dan premi risiko Indonesia akibat kondisi geopolitik global dan beberapa faktor sentimen negatif di pasar," katanya.

Yield adalah tingkat imbal hasil yang diminta investor ketika membeli surat utang pemerintah. Ketika yield naik, pemerintah harus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi agar obligasinya tetap menarik bagi investor. Akibatnya, biaya bunga yang harus dibayar pemerintah ikut meningkat.

Sederhananya, kalau sebelumnya pemerintah bisa menerbitkan surat utang dengan bunga 6 persen, tetapi investor kemudian meminta yield 7 persen karena kondisi pasar lebih berisiko, pemerintah harus membayar bunga yang lebih tinggi untuk mendapatkan dana dengan jumlah yang sama.

Meski, fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Telisa menilai, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan tekanan dari pasar keuangan global terhadap biaya pembiayaan pemerintah. Selain melihat pertumbuhan nominal beban bunga utang, Telisa menilai pemerintah perlu memperhatikan porsinya terhadap keseluruhan anggaran negara.

"Selain melihat tren pertumbuhan dari bunga utang itu juga harus diperhatikan sisi rasionya terhadap total APBN," ucapnya.

Ia mencatat, rasio pembayaran bunga utang terhadap total APBN pada 2027 mencapai sekitar 15,9 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2022 yang masih berada di kisaran 12,4 persen.

"Artinya rumah fiskal makin terbatas karena porsi APBN untuk bayar utang naik," jelasnya.

Menurut Telisa, pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal. Namun, ruang tersebut semakin menyempit sehingga penggunaannya harus dilakukan secara lebih terarah dan terkendali. Ia juga mengingatkan risiko tambahan terhadap fiskal apabila terjadi eskalasi konflik geopolitik global yang lebih besar. Kondisi tersebut dapat kembali meningkatkan premi risiko dan yield surat berharga negara, sehingga biaya pembiayaan pemerintah berpotensi semakin tinggi.

"Ruangnya makin menyempit," ujarnya.

Oleh karena itu, Telisa menekankan pentingnya penggunaan APBN untuk belanja yang produktif. Dengan demikian, belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan penerimaan yang pada akhirnya membantu menjaga keberlanjutan fiskal.

"APBN harus digunakan untuk produktif untuk membayar beban bunga utang agar APBN kita sustainable dan punya ruang," ucap Telisa

Pemerintah akan melakukan pendekatan pengelolaan utang yang prudent, adaptif, dan terukur serta berorientasi pada keberlanjutan fiskal jangka menengah, kebijakan Pembayaran Bunga Utang tahun 2027 diarahkan untuk:

1. Memenuhi pembayaran bunga utang secara tepat waktu dan tepat jumlah guna menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan utang;

2. Mendorong efisiensi beban bunga utang melalui pengelolaan portofolio utang dan strategi pengadaan utang baru yang terukur, termasuk penerbitan utang yang fleksibel sesuai kondisi pasar untuk memperoleh biaya pembiayaan yang efisien dalam tingkat risiko terkendali

3. Memitigasi fluktuasi pembayaran bunga utang akibat perubahan nilai tukar dengan memperkuat pembiayaan utang dalam negeri melalui pendalaman pasar keuangan domestik (financial deepening), antara lain dengan memperluas basis investor domestik dan memperkuat bauran instrumen.

Pembayaran bunga utang (PBU) merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan utang. Kewajiban tersebut mencakup pembayaran kupon atas SBN, bunga atas pinjaman, dan biaya lain yang timbul dalam rangka menjalankan program pengelolaan utang. Besaran PBU bersifat dinamis dipengaruhi oleh sejumlah faktor risiko yang harus dikelola secara hati-hati.

Faktor yang memengaruhi tersebut antara lain dapat berupa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, perubahan tingkat suku bunga, sentimen pasar terhadap instrumen SBN, volume kebutuhan pembiayaan anggaran, dan perkembangan kondisi perekonomian global maupun domestik. Dalam merancang strategi pembiayaan, Pemerintah selalu memperhatikan keseimbangan antara biaya utang dan tingkat risiko agar tidak membebani fiskal, baik dalam jangka pendek maupun panjang.