Berkat Omnibus Law Cipta Kerja, Asing Bisa Kuasai 'Bisnis Senjata' RI

Pasal 12 ayat (1) menyebutkan semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Sementara itu dalam ayat (2) disebutkan Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman moda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

A. Budi daya dan industri narkotika golongan I;

B. Segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;

C. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(CITES);

D. Pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;

E. Industri pembuatan senjata kimia; dan

F. Industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Selain itu, UU Omnibus Law Cipta Kerja juga mengatur soal pelibatan swasta dalam pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista).

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 74 UU Cipta Kerja. Pasal itu menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan diubah, salah satunya Pasal 11.

Pasal tersebut menyebutkan industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan:

A. Badan usaha milik negara; dan/atau

B. Badan usaha milik swasta;

Yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (lead integrator) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.

Sebelumnya di UU 16/2012 disebutkan bahwa industri alat utama hanya bisa dikuasai BUMN yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara, swasta hanya diizinkan di industri komponen utama atau penunjang industri alat utama.

Selain itu, pasal 52 juga mengatur ketentuan keterlibatan swasta. Pasal 52 ayat (1) itu menyebutkan kepemilikan modal atas industri alat utama, dimiliki oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Sementara dalam ayat (2) berbunyi bahw Badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan sistem pengawasan diterapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.