BI Dorong Perempuan Makin Berdaya untuk Perkuat Ekonomi Inklusif

21 Agu 2026, 22:47 WIB

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

BI Dorong Perempuan Makin Berdaya untuk Perkuat Ekonomi Inklusif. (Dok/Istimewa).

Intinya Sih

BI menilai penguatan ekonomi dan keuangan inklusif bagi perempuan penting karena perempuan mencakup 64,5 persen pelaku UMKM dan 58,39 persen tenaga kerja ekonomi kreatif.
BI dan Women's World Banking meluncurkan kajian model bisnis responsif gender untuk memperkuat sinergi pengembangan UMKM perempuan, termasuk melalui literasi, inklusi keuangan, dan kolaborasi lintas pihak.
Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif BI bagi kelompok subsisten, yang mayoritas anggotanya perempuan, diperluas nasional sejak 2021 dengan prinsip APKM, kepemimpinan perempuan, dan teknologi digital inklusif.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan ekonomi dan keuangan inklusif bagi perempuan. Langkah ini dinilai penting mengingat perempuan memiliki peran besar dalam perekonomian nasional, terutama melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, sebanyak 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia merupakan perempuan. Sementara itu, perempuan menyumbang 58,39 persen dari tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, besarnya peran perempuan dalam perekonomian perlu diikuti dengan penguatan keberdayaan, mulai dari literasi keuangan, pendapatan, akses terhadap layanan keuangan formal, pengembangan kapasitas, hingga ruang dalam pengambilan keputusan ekonomi.

“Semakin luas akses dan kesempatan yang dimiliki perempuan, semakin besar pula dampaknya bagi perekonomian nasional secara berkelanjutan,” ujar Filianingsih dalam Inclusion Talk bertajuk 'Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa' di JICC, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

1. Dorong model bisnis responsif gender

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta. (IDN Times/Triyan).

Dalam kesempatan yang sama, BI bersama Women's World Banking (WWB) meluncurkan kajian “Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia". Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan penggiat pemberdayaan perempuan dalam memperkuat sinergi untuk mengembangkan UMKM, khususnya yang dikelola perempuan.

Filianingsih menekankan, penguatan literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan dan kelompok rentan membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Menurutnya, semangat Beudaya MeusareSare atau berdaya bersama-sama yang diusung KKI 2026 juga perlu diterapkan dalam upaya memperluas akses ekonomi dan keuangan bagi perempuan.

“Semakin luas akses dan kesempatan yang dimiliki perempuan, semakin besar pula dampaknya bagi perekonomian nasional secara berkelanjutan,” kata Filianingsih.

2. Pemberdayaan perempuan berkaitan dengan pembangunan ekonomi inklusif

Menteri PPA Arifah Fauzi memberikan pernyataan bersama Sekda Jateng Sumarno dan Kadinkes Jateng Yunita Dyah Suminar saat pemantauan CKG di SLB Semarang. (IDN Times/bt)

Menteri PPPA Arifah Fauzi menambahkan, pemberdayaan perempuan tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif. Karena itu, perempuan perlu mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan ruang pengambilan keputusan. Penguatan akses tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap keluarga, masyarakat, hingga perekonomian nasional.

“Pemberdayaan perempuan bukan sekadar agenda kesetaraan, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi yang inklusif,” ujar Arifah.

3. BI dorong pemberdayaan perempuan melalui program ekonomi dan keuangan inklusif kepada kelompok subsisten

Ilustrasi UMKM (IDN Times/Dhana Kencana)

BI juga terus mendorong pemberdayaan perempuan melalui Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif kepada Kelompok Subsisten. Mayoritas anggota kelompok dalam program tersebut merupakan perempuan.

Program yang berjalan sejak 2021 itu kini telah direplikasi di seluruh Kantor Perwakilan BI Dalam Negeri. Kajian BI dan WWB menjadi salah satu landasan untuk memperkuat program agar semakin responsif terhadap kebutuhan perempuan. Penguatan program dilakukan antara lain melalui penerapan prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM), peningkatan representasi serta kepemimpinan perempuan, dan pemanfaatan teknologi digital yang adaptif dan inklusif.

Dalam Inclusion Talk, BI turut menghadirkan pelaku UMKM Rorokenes Syanaz Nadya Winanto Putri dan Senior Policy Strategist South East Asia Women's World Banking Desi Vicianna. Keduanya berbagi pengalaman mengenai peningkatan penghasilan, literasi keuangan, dan penguatan kelompok sebagai faktor penting untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi perempuan. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari kementerian/lembaga, industri jasa keuangan, organisasi internasional, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku UMKM.

KKI 2026 juga menghadirkan pameran UMKM di Hall A dan B JICC, Jakarta. Masyarakat dapat mengunjungi pameran secara langsung maupun mengaksesnya secara daring melalui situs KKI 2026.