BI Sudah Suntik Likuiditas ke Pasar Uang Sebanyak Rp583,5 Triliun
Jakarta, IDN Times - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan injeksi likuiditas di pasar uang dan perbankan atau quantitative easing hingga saat ini mencapai Rp583,5 triliun. Angka ini sudah meningkat dibandingkan sebelumnya Rp503,8 triliun.
"Ini lebih besar dari angka yang kami sampaikan sebelumnya di bulan April 2020 yang sebesar Rp503,8 triliun," katanya,Selasa (19/5)
Rincian quantative easing yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain lewat pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder banyak Rp 166,2 triliun, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah pada Januari 2020-April 2020 sebesar Rp53 triliun, kemudian pada Mei 2020 ditambah hingga Rp102 triliun.
1. BI memastikan kecukupan likuiditas di pasar keuangan
Perry mengatakan, pihaknya akan terus memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam rangka restrukturisasi kredit perbankan.
"Ini merupakan fungsi BI sebagai bank sentral dalam melakukan injeksi likuiditas ke pasar keuangan dan perbankan," ujarnya.
2. BI klaim quantative easing akan bermanfaat dengan sinergi dan koordinasi yang erat bersama pemerintah dan OJK
Dia mengatakan, quantitative easing yang dilakukan BI akan bermanfaat secara optimal dengan adanya sinergi dan koordinasi yang erat antara kebijakan moneter, fiskal dan otoritas jasa keuangan sebagai otoritas pengawasan perbankan dan lembaga keuangan.
“Dalam program pemulihan ekonomi nasional sinergi ini diperkuat BI tetap akan memastikan kebutuhan likuiditas itu dipenuhi perbankan dan pasar uang,“ tuturnya.
3. BI siap menginjeksi likuiditas perbankan dan pasar keuangan
Perry mengatakan, dengan telah menggelontorkan quantitative easing yang senilai Rp583,5 triliun, artinya BI siap menginjeksi likuiditas perbankan. Caranya, bank dapat datang ke Bank Indonesia untuk merepokan SBN yang dimilikinya.
Sementara itu melalui kebijakan fiskal, pemerintah telah mendorong konsumsi masyarakat lewat program sosial.
Untuk mengurangi beban dunia usaha, pemerintah sudah memberikan insentif fiskal dalam bidang perpajakan bagi dunia usaha untuk meringankan beban dunia usaha akibat COVID-19.
Kemudian dari OJK, telah melakukan program restrukturisasi kredit untuk meringankan dunia usaha dan beban perbankan.
“Dari kebijakan fiskal untuk mendorong ekonomi dari konsumsi dari produksi dari investasi sehingga ekonomi bisa tumbuh dan kemudian menggunakan pemanfaatan quantitative easing, injeksi likuiditas yang dilakukan oleh bank sentral terkait kebijakan moneter. Dalam waktu yang sama sinergi itu dilakukan oleh OJK sebagai pengawas perbankan," ucapnya.
