Biaya Bangun IKN Membengkak, PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp8 Triliun
Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan memperkirakan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan membengkak tahun ini menjadi Rp30 triliun. Untuk pagu anggaran IKN tahun 2023 adalah sebesar Rp23 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan kebutuhan tambahan anggaran karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran untuk keperluan pengembangan lahan bagi investor di IKN.
"Tambahannya kira-kira yang mereka (PUPR) sudah minta sejauh ini sekitar Rp7 triliun-Rp8 triliun. Jadi ada tambahan-tambahan baru nih, misalnya kan Pak Presiden minta tanah yang disiapkan untuk para investor disiapkan. Nah, itu nanti perlu land development," ujarnya kata Isa dalam media gathering, di Ancol, Selasa (21/3).
1. Permintaan tambahan anggaran belum diputuskan
Kendati demikian, Isa menegaskan bahwa rencana penambahan anggaran belum diputuskan secara resmi. Lantaran Kemenkeu masih menimbang dan mengkalkulasi untuk menentukan apakah tambahan anggaran itu cukup atau masih perlu ditambah.
"Tapi masih diperkirakan akan bertambah apa tidak, belum final," pungkasnya
Sebagai informasi anggaran IKN Rp23 triliun masuk ke dalam belanja Kementerian dan Lembaga, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Investasi atau BKPM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Polri.