Pemerintah Diminta Jangan Denial Sikapi Pelemahan Rupiah
- Ekonom Wijayanto Samirin mengingatkan pemerintah agar tidak menyangkal pelemahan rupiah dan belajar dari krisis 1998 supaya tekanan ekonomi tidak semakin dalam.
- Kebijakan stabilisasi kurs seperti kenaikan suku bunga dan penerbitan SRBI dinilai hanya meredam gejala sementara tanpa menyentuh akar masalah ekonomi.
- Wijayanto mendorong pemerintah mendengarkan masukan para ekonom dan lembaga internasional agar langkah perbaikan ekonomi lebih tepat dan berkelanjutan.
Jakarta, IDN Times - Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengingatkan pemerintah agar waspada terhadap pelemahan rupiah meski kondisi saat ini belum separah krisis moneter 1998. Dia menilai, pengalaman masa lalu perlu dijadikan pelajaran agar tekanan terhadap ekonomi tidak semakin dalam.
Wijayanto menjelaskan, nilai tukar rupiah pada Mei 1998 sempat menyentuh Rp10 ribu per dolar Amerika Serikat (AS), lalu melonjak menjadi Rp17 ribu pada Juni 1998. Menurut dia, jika disesuaikan dengan kondisi saat ini, nilai tersebut setara sekitar Rp33 ribu dan Rp56 ribu per dolar AS.
Indonesia memang masih jauh dari jurang krisis, namun ruang untuk keluar dari tekanan ekonomi dinilai semakin sempit. Menurutnya, kondisi tersebut harus dimanfaatkan dengan baik sebelum situasi memburuk.
"Ada kesamaan antara apa yang kita lihat sekarang dan apa yang terjadi di masa lalu, yang kebetulan saya juga melihat, apa itu? Denial (penyangkalan) dan complacency (puas diri)," katanya dalam diskusi di Trinity Tower, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
1. Pemerintah diminta sadar kondisi ekonomi sedang tertekan
Wijayanto menilai, salah satu masalah terbesar adalah ketika pemerintah merasa kondisi ekonomi masih baik-baik saja, padahal tekanan sudah mulai terlihat. Menurut dia, kondisi itu berbahaya karena bisa memicu lahirnya kebijakan yang justru memperburuk keadaan ekonomi.
"Dan mohon maaf, dalam satu tahun ini kita secara reguler melihat itu terjadi di depan mata kita," tuturnya.
Wijayanto mengatakan, seseorang baru bisa mencari solusi ketika menyadari dirinya sedang mengalami masalah. Karena itu, pengakuan terhadap kondisi ekonomi dinilai penting sebelum mengambil langkah perbaikan.
2. Kebijakan stabilisasi kurs dinilai masih bersifat jangka pendek
Wijayanto mengibaratkan nilai tukar rupiah seperti suhu tubuh. Jadi, pergerakan kurs yang tidak stabil menunjukkan kondisi ekonomi sedang tidak sehat. Di sisi lain, kebijakan yang ditempuh pemerintah dan otoritas moneter sejauh ini lebih banyak ditujukan untuk meredam gejala.
Wijayanto mencontohkan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), peningkatan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga Bond Stability Fund (BSF). Menurutnya, kebijakan tersebut hanya menurunkan tekanan sementara terhadap kurs rupiah.
"Itu semua mengobati symptoms (gejala), dan kalau kita fokus kepada symptoms, ya sebenarnya tidak menjadi sehat, hanya panasnya turun, hanya minum Panadol, sakitnya tetap," paparnya.
3. Pemerintah diminta mendengarkan masukan ekonom
Wijayanto mengatakan, Aliansi Ekonomi Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi atas kondisi ekonomi saat ini. Dia menyebut banyak lembaga internasional telah memberikan berbagai masukan kepada pemerintah, seperti MSCI, FTSE Russell, Moody's, S&P, Fitch, hingga The Economist.
Menurut dia, para ekonom Indonesia sebenarnya sudah lebih dulu menyampaikan peringatan melalui tujuh desakan yang diinisiasi Aliansi Ekonomi Indonesia pada Oktober 2025. Wijayanto mengatakan, isi masukan dari berbagai lembaga tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan.
"Artinya apa? Satu masalah dipandang dari sudut mana pun asal dengan motivasi yang sama, asal dengan ilmu yang sama, ya sama hasilnya. Yang kita harapkan pemerintah betul-betul bisa menganggap ini sebagai masukan yang berarti," tutur Wijayanto.
