Cak Imin Beri Warning: Kamboja Bukan Rekomendasi Tempat Kerja

Cak Imin menyampaikan langkah lain yang dilakukan pemerintah difokuskan pada upaya melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). KBRI telah berhasil menjalankan beberapa langkah diplomasi dan penanganan dalam beberapa waktu terakhir.

Upaya tersebut akan terus dilakukan dengan program perlindungan yang lebih utuh atau komprehensif. Dia memastikan program perlindungan tidak hanya menyasar korban baru, tetapi juga mencakup para WNI yang statusnya memang sudah bekerja di sana.

"KBRI kita dan beberapa langkah terakhir berhasil dan akan terus dilakukan diplomasi dan program perlindungan yang lebih utuh termasuk yang sudah terus bekerja di sana," paparnya.

Lebih jauh, Cak Imin merinci bentuk perlindungan yang diberikan. Ia memaparkan bahwa upaya tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari penerapan sistem perlindungan, penanganan kasus per kasus, hingga penyediaan fasilitas administratif.

"Nah ini mulai dari sistem perlindungannya, penanganan kasus sekaligus fasilitas administratif yang terbuka terus di KBRI pada semua warga kita yang membutuhkan bantuan administrasi," tambahnya.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan Kamboja bukan negara penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Menurut dia, PMI yang berangkat ke negara tersebut dipastikan ilegal.

"Jadi pemerintah, khususnya KP2G belum pernah memutuskan menetapkan Kemboja sebagai negara penempatan pekerja migran," tegasnya usai acara “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat” di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Mukhtarudin menjelaskan, untuk menjadi sebuah negara penempatan, minimal ada tiga syarat sebuah negara dapat menjadi negara penempatan.

"Pertama, regulasinya, jaminan sosialnya, perlindungannya, ya. Kemudian juga kita harus punya agreement, ada MOU dulu. Kita tidak mungkin menempatkan orang di negara-negara yang tidak aman, yang tidak punya jaminan sosial yang bagus, perlindungan yang bagus," tambahnya.