CEK FAKTA: Cek Status Penerima BSU Pakai Nomor Telegram, Benarkah?
- Tautan palsu tidak resmi dari Kemnaker
- Situs resmi BSU hanya bsu.kemnaker.go.id
- Masyarakat diingatkan untuk waspada terhadap upaya phishing dan perlindungan data pribadi
Jakarta, IDN Times - Beredar informasi tentang tautan yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada alamat https://layanan-bsu2.kem-naker.com/.
Ketika tautan itu dibuka terdapat informasi terkait BSU 2025 yang disalurkan senilai Rp600.000 lengkap dengan foto Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli.
Laman tautan tersebut juga meminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram untuk cek status penerima BSU 2025.
Lantas, apakah tautan tersebut resmi dari Kemnaker? Berikut penelusuran Cek Fakta yang dilakukan IDN Times:
1. Klarifikasi Kemnaker
Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan, tautan tersebut tidak berasal dari Kemnaker atau pemerintah dan merupakan upaya phishing kepada masyarakat.
“Perlu kami tegaskan, informasi resmi terkait BSU hanya disampaikan melalui situs resmi Kemnaker, yaitu bsu.kemnaker.go.id,” selain situs resmi Kemnaker tersebut berarti palsu atau penipuan," ujar Sunardi di Jakarta, Selasa (15/7/2025).
2. Tautan dibuat untuk mengambil data pribadi
Sunardi menjelaskan, tautan palsu tersebut sengaja dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui masyarakat dan mengambil data pribadi yang dapat disalahgunakan.
Sunardi menambahkan, jika ada masyarakat yang terlanjur tertipu supaya segera melaporkan kepada pihak kepolisian karena hal tersebut merupakan perbuatan pidana.
"Oleh karena itu, masyarakat agar selalu memeriksa kebenaran informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan program bantuan pemerintah," kata dia.
3. Proses penyaluran BSU 2025
Lebih lanjut Sunardi menjelaskan, penyaluran BSU sebesar Rp600.000 diawali dengan proses verifikasi dan validasi data calon penerima yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, kemudian diverifikasi kembali oleh Kemnaker.
Setelah dinyatakan valid, bantuan disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank aktif, penyaluran juga dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia.
Sunardi mengingatkan kembali agar masyarakat tidak mudah tergiur tautan atau informasi yang beredar di luar saluran resmi, dan untuk selalu mengutamakan keamanan data pribadi.
“Jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak atau situs yang tidak resmi. Pastikan selalu memeriksa informasi melalui bsu.kemnaker.go.id,” ujar dia.
