Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Cek Fakta: Impor Produk Pertanian AS US$4,5 Miliar Bebani APBN?
Ilustrasi APBN. (Kemenkeu)
  • Pemerintah menegaskan komitmen impor produk pertanian AS senilai 4,5 miliar dolar dilakukan lewat skema bisnis-ke-bisnis tanpa menggunakan dana APBN.
  • Peran pemerintah hanya sebagai regulator dan pengawas mutu, sementara transaksi serta pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab sektor swasta.
  • Kesepakatan perdagangan ini sudah ditindaklanjuti melalui MoU antarperusahaan dan didukung Kadin serta Apindo untuk memperkuat rantai nilai industri nasional.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah buka suara mengenai komitmen impor produk pertanian dari Amerika Serikat (AS) senilai 4,5 miliar dolar AS (setara Rp75,6 triliun). Impor sebesar itu dikhawatirkan akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lantas, apakah hal tersebut bakal membebani APBN?

Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan transaksi besar dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) tersebut murni skema bisnis-ke-bisnis (B2B) dan sama sekali tidak menyedot dana APBN.

"Komitmen fasilitasi impor produk pertanian senilai USD 4,5 miliar dalam kerangka ART Indonesia-AS merupakan dukungan kebijakan untuk memperlancar kerja sama B2B antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat, bukan pembelian yang dibiayai oleh APBN," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/3/2026).

1. Pemerintah hanya bertindak sebagai regulator

Ilustrasi impor (Pexels.com/Tiger Lily)

Haryo menjelaskan pemerintah tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk pembelian komoditas tersebut. Peran negara hanya sebatas fasilitator kebijakan untuk memperlancar transaksi antar-pelaku usaha sekaligus pengawas standar mutu produk.

"Pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan penjaga standar mutu, sementara keputusan transaksi dan pembiayaan sepenuhnya berada pada sektor swasta," ujar dia.

2. Upaya amankan ekspor dan pasokan bahan baku industri

ilustrasi produk pertanian (unsplash.com/@caelencockrum)

AS adalah tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia dengan nilai mencapai 31,0 miliar dolar AS pada 2025. Haryo menyebut perdagangan yang seimbang diperlukan demi menjaga daya saing produk nasional di pasar Negeri Paman Sam.

Selain itu, impor komoditas seperti gandum dan kedelai sangat krusial sebagai bahan baku industri makanan olahan dalam negeri agar tetap kompetitif dan stabil secara harga. Dari sisi data, porsi impor pertanian dari AS sebenarnya tergolong kecil, yakni hanya sekitar 9,2 persen atau 1,21 miliar dolar AS dari total impor pertanian Indonesia yang mencapai 13,2 miliar dolar AS pada 2025.

Sebagai contoh, impor sereal dari AS hanya menyumbang 10 persen dari total kebutuhan nasional, sementara kedelai justru jauh lebih rendah. Hal itu membuktikan bahwa penyesuaian pasokan tetap mengikuti pertimbangan komersial pasar.

"Untuk itu, menjaga akses pasar Amerika Serikat melalui pendekatan perdagangan yang seimbang merupakan langkah rasional untuk melindungi daya saing produk nasional," paparnya.

3. Didukung dunia usaha lewat kerja sama nyata

Presiden Prabowo Subianto menerima Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Senin (9/2/2026) (dok. Tim Media Prabowo)

Komitmen perdagangan dengan AS bukan sekadar rencana di atas kertas. Haryo memaparkan kesepakatan tersebut sudah ditindaklanjuti melalui Nota Kesepahaman (MoU) antarperusahaan dalam dua tahap, yakni pada Juli 2025 dan Februari 2026.

Kerja sama juga mendapat dukungan penuh dari asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)sebagai upaya memperkuat rantai nilai industri tanpa mengabaikan kedaulatan ekonomi nasional.

"Pemerintah akan terus menjamin impor memenuhi standar mutu dan keamanan yang berlaku, serta akan mengambil langkah sesuai peraturan apabila terjadi gangguan terhadap pasar domestik," kata dia.

Editorial Team