Celios: Stabilitas Politik Jadi Kunci Ekspansi Dunia Usaha

13 Nov 2026, 16:11 WIB3 min read

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Intinya Sih

Celios menilai stabilitas politik menentukan keputusan ekspansi dan investasi; gejolak membuat pelaku usaha menunggu, sementara mundurnya Gibran diharapkan meredakan ketidakpastian.
Nailul Huda menegaskan stabilitas politik harus disertai evaluasi kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk MBG dan KDKMP, agar iklim usaha serta ekonomi membaik signifikan.
Wamenko Drajad Wibowo meminta investor tidak terlalu lama menunggu dinamika politik, dengan menyoroti konsumsi rumah tangga kuartal III-2026 yang tumbuh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Stabilitas politik menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan dunia usaha sebelum memutuskan melakukan ekspansi maupun investasi. Ketidakpastian politik berpotensi membuat pelaku usaha menahan rencana bisnis dan memilih bersikap wait and see.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden (wapres) diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap iklim usaha melalui perbaikan stabilitas politik.

Menurutnya, dunia usaha membutuhkan kepastian kondisi politik agar dapat mengambil keputusan bisnis dalam jangka panjang. Sebaliknya, gejolak politik dapat meningkatkan ketidakpastian sehingga pelaku usaha cenderung menunda ekspansi.

"Ketika politik bergejolak, dunia usaha pasti akan wait and see terkait situasinya. Ketika politik stabil, ekonomi juga diharapkan lebih stabil," ujar Nailul saat dihubungi, Jumat (13/11/2026).

Dia menilai, kondisi politik Indonesia belakangan ini masih diwarnai berbagai ketidakpastian, salah satunya polemik terkait ijazah Gibran. Karena itu, mundurnya Gibran diharapkan bisa meredakan ketegangan politik dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

1. Tak hanya stabilitas politik, pemerintah perlu benahi kebijakan ekonomi

Ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih. (IDN Times/Khusnul Hasana)

Meski demikian, Nailul mengingatkan, stabilitas politik saja tidak cukup untuk mendorong ekspansi dunia usaha. Pemerintah juga perlu membenahi kebijakan ekonomi yang selama ini dinilai masih bermasalah.

Pasalnya, kebijakan strategis pemerintah tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Dia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang merupakan bagian dari kebijakan presiden.

Menurut Nailul, mundurnya Gibran tidak serta-merta membuat kebijakan pemerintah menjadi lebih baik. Tanpa evaluasi dan perubahan kebijakan, kondisi ekonomi dan iklim usaha diperkirakan tidak akan mengalami perbaikan signifikan.

"Kalau tidak ada perubahan kebijakan, pasti ekonomi tidak akan berubah," tegasnya.

2. Check and balance pastikan kebijakan pemerintah tak untungkan segelintir kelompok

Direktur ekonomi digital CELIOS, Nailul Huda yang ditemui di LBH Jakarta. (IDN Times/Santi Dewi)

Selain itu, Nailul menyoroti lemahnya kekuatan oposisi dalam sistem politik saat ini. Jika kelompok oposisi ikut bergabung ke dalam koalisi pemerintah, fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah berpotensi semakin berkurang.

Padahal, mekanisme check and balance dibutuhkan untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok, tetapi juga memberikan manfaat bagi perekonomian secara luas. Dia menilai, lemahnya oposisi justru berisiko merugikan perekonomian dalam jangka panjang karena kebijakan pemerintah minim pengawasan dan koreksi.

3. Wamenko minta investor tak terlalu lama wait and see

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo. (Dok/Istimewa).

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo mengingatkan investor agar tidak terlalu lama mengambil sikap wait and see di tengah dinamika politik dalam negeri. Sebab, investor berisiko kehilangan momentum jika terus menunda keputusan investasinya.

Drajad mengatakan, keputusan untuk bersikap wait and see sepenuhnya menjadi hak investor. Namun, ia mengingatkan bahwa peluang ekonomi dan investasi domestik akan terus bergerak, sehingga investor perlu mempertimbangkan kondisi fundamental ekonomi dalam mengambil keputusan.

"Itu hak mereka mau wait and see atau mau apa. Tapi saya sebagai ekonom mengatakan, kalau Anda terlalu lama wait and see, jangan salahkan kami kalau Anda telat, ketinggalan. Jadi keretanya akan melaju cepat," ujar Drajad dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Kamis (12/11/2026).

Drajad menilai, kondisi ekonomi Indonesia masih menunjukkan sejumlah indikator positif. Salah satunya terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2026 yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi perhatian di tengah anggapan bahwa daya beli masyarakat sedang melemah dan kelas menengah mengalami tekanan.