China Sanksi 20 Entitas Jepang, Ekspor Mineral Tanah Jarang Ikut Dibatasi

01 Jul 2026, 23:08 WIB

Bagus Samudro

News

Channel

Add Us on Google

China Sanksi 20 Entitas Jepang, Ekspor Mineral Tanah Jarang Ikut Dibatasi

Bendera China (pexels.com/aboodi vesakaran)

Intinya Sih

China menjatuhkan sanksi pada 20 entitas Jepang dan membatasi ekspor mineral tanah jarang, menuding mereka terlibat dalam penguatan militer Tokyo.
Pemerintah China menyebut kebijakan ini sah secara hukum dan tidak mengganggu perdagangan normal, namun menilai Jepang semakin condong ke arah remiliterisasi.
Jepang memprotes keras langkah Beijing yang dianggap diskriminatif, sambil meninjau dampak ekonomi serta opsi diplomatik untuk merespons pembatasan tersebut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – China memperluas sanksi dagangnya terhadap Jepang dengan memasukkan 20 entitas ke dalam daftar pengendalian ekspor pada Senin (29/6/2026). Kebijakan tersebut melarang sepenuhnya penyaluran barang guna ganda untuk kepentingan sipil dan militer, termasuk mineral tanah jarang.

Dilansir Al Jazeera, daftar itu mencakup Institut Nasional untuk Studi Pertahanan, Pusat Riset Sistem Angkatan Laut, Pusat Riset Sistem Darat, serta tiga anak perusahaan Jepang, yakni Mitsubishi Precision, MHI Logitech, dan Kawajyu Gifu Manufacturing. China menilai seluruh entitas tersebut terlibat dalam penguatan kemampuan militer Jepang.

Pada hari yang sama, China juga menempatkan 20 organisasi Jepang lainnya ke dalam daftar pemantauan khusus, di antaranya terdapat Mitsui E&S, Terra Drone, dan Hitachi Advanced Systems. Dengan status tersebut, setiap eksportir diwajibkan menyertakan penilaian risiko beserta jaminan tertulis agar barang yang diperdagangkan dipastikan tak digunakan untuk mendukung pengembangan kekuatan militer Tokyo.

1. Beijing menjelaskan dasar kebijakan pengendalian ekspor

ilustrasi kapal (pexels.com/Thomas Parker)

Pemerintah di Beijing menyatakan pembatasan ekspor tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta dinilai sah dan masuk akal. Berdasarkan keterangan juru bicara Kementerian Perdagangan China, kebijakan itu disebut tak akan mengganggu aktivitas perdagangan ekonomi normal antara China dan Jepang.

Dilansir NHK, kementerian tersebut menilai Tokyo belum menunjukkan penyesalan atas kebijakan politiknya. Jepang juga disebut semakin mempercepat langkah menuju new militarism (militerisme baru) dan remilitarisation (remiliterisasi).

Kebijakan terbaru itu juga disebut sebagai kelanjutan dari paket pembatasan ekspor yang telah diberlakukan China sejak Februari 2026.

2. Kebijakan pertahanan Jepang memicu ketegangan diplomatik

Sanae Takaichi mengisi acara di Prefektur Fukuoka (x.com/@takaichi_sanae)

Ketegangan hubungan kedua negara meningkat setelah Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi menyampaikan, potensi situasi darurat di Taiwan dalam pidatonya di parlemen Jepang. Sejak memimpin pemerintahan, Takaichi menjadikan sektor pertahanan sebagai salah satu agenda utama.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah Jepang meningkatkan anggaran militer hingga mencapai 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) serta mendorong reformasi terhadap pasal konstitusi yang selama ini dikenal bersifat pasifis.

3. Jepang menyampaikan keberatan atas kebijakan China

Bendera Jepang (Toshihiro Oimatsu from Tokyo, Japan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons)

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, menyatakan kebijakan pengendalian ekspor yang hanya diberlakukan terhadap Jepang berbeda dari praktik internasional. Menurutnya, Jepang tak dapat menerima kebijakan tersebut dan sangat menyesalkan keputusan China hingga mengajukan protes keras agar aturan itu dibatalkan. Pemerintah Jepang kini sedang memeriksa rincian beserta dampak kebijakan itu sebelum menentukan langkah lanjutan.

Sementara itu, dosen Edith Cowan University di Perth, Australia Barat, Naoise McDonagh menilai, manuver politik ini menunjukkan tekad Beijing menggunakan pengaruh ekonominya terhadap pihak yang menantang kepentingan inti mereka. Langkah ini sekaligus dirancang China untuk mengirimkan sinyal peringatan kepada negara lain mengenai risiko ekonomi jangka panjang jika berani melanggar garis merah terkait isu Taiwan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.