Krisis Tanah Jarang Persulit Kenaikan Upah Perusahaan Kecil di Jepang
- Krisis pasokan tanah jarang akibat pembatasan ekspor China membuat biaya produksi manufaktur Jepang melonjak, menekan keuntungan dan menghambat kemampuan perusahaan kecil menaikkan upah pekerja.
- Perundingan upah tahunan mencatat kenaikan 5,70 persen, sedikit turun dari tahun sebelumnya karena tekanan geopolitik dan beban biaya bahan baku yang tinggi di sektor manufaktur Jepang.
- Ketegangan politik terkait Taiwan serta aturan ekspor dan verifikasi penggunaan akhir dari China memperparah kesulitan pasokan tanah jarang bagi industri teknologi dan pertahanan Jepang.
Jakarta, IDN Times - Laporan dari industri manufaktur Jepang pada Rabu (18/3/2026) mengungkapkan adanya krisis pasokan bahan baku. Krisis ini dipicu oleh kebijakan pembatasan ekspor mineral oleh pemerintah China, yang akhirnya mengganggu kestabilan ekonomi dalam negeri Jepang.
Masalah ini muncul di tengah masa perundingan upah musim semi atau shunto. Akibatnya, tingginya biaya produksi membuat perusahaan kesulitan untuk menaikkan gaji para pekerjanya.
Kondisi ini mendapat perhatian resmi dari pemimpin serikat pekerja logam dan mesin Jepang, yang menyoroti susahnya mendapatkan bahan baku tanah jarang (rare earth) untuk pembuatan komponen teknologi canggih. Mahalnya biaya pembelian bahan baku ini membuat keuntungan perusahaan menurun drastis.
Hal tersebut kini menjadi hambatan utama bagi perusahaan kecil untuk memenuhi tuntutan kenaikan upah, apalagi di tengah inflasi yang sedang melanda pasar tenaga kerja Jepang.
1. Produsen Jepang merugi akibat lonjakan harga tanah jarang dari China
Harga bahan baku tanah jarang di pasar dalam negeri Jepang kini melonjak hingga dua sampai tiga kali lipat. Kondisi ini membuat posisi keuangan banyak perusahaan manufaktur menjadi sangat terjepit. Mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk membebankan kenaikan biaya tersebut kepada pelanggan akhir, terutama di tengah situasi pasar global yang tidak menentu.
"Biaya pembelian bahan baku di dalam negeri sudah naik dua hingga tiga kali lipat, namun perusahaan tidak sanggup membebankan kenaikan biaya yang besar itu kepada pembeli," ungkap Ketua Asosiasi Pekerja Logam, Mesin, dan Manufaktur Jepang (JAM), Katahiro Yasukochi, dilansir Mining.
Akibatnya, banyak produsen komponen untuk kendaraan listrik, telepon seluler, dan peralatan pertahanan harus menanggung kerugian yang besar. Keadaan ini memunculkan risiko de-industrialisasi atau penurunan kapasitas produksi, karena sulitnya mendapatkan pasokan bahan baku yang stabil dari China.
Kondisi operasi perusahaan manufaktur ini semakin diperburuk oleh aturan izin ekspor China yang berlaku sejak April 2025. Aturan tersebut menciptakan hambatan birokrasi yang berat bagi perusahaan Jepang, yang sangat bergantung pada material penting ini untuk menjaga kelancaran produksi mereka.
2. Tekanan geopolitik hambat kenaikan upah pekerja manufaktur Jepang
Hasil perundingan upah tahunan oleh serikat pekerja JAM mencatat kenaikan sebesar 5,70 persen. Angka ini sedikit menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di tingkat 5,77 persen. Penurunan ini memperlihatkan tingginya tekanan geopolitik yang menghambat naiknya pendapatan para pekerja di sektor manufaktur Jepang.
"Saat ini, produsen di Jepang merasakan dampak nyata dari masalah geopolitik yang sangat menekan keuntungan mereka. Kondisi tersebut akhirnya membatasi kemampuan perusahaan untuk menentukan seberapa besar kenaikan upah yang bisa diberikan kepada karyawan," jelas Yasukochi, dilansir The Japan Times.
Kini, banyak perusahaan kecil yang tidak mampu memenuhi target kenaikan upah sebesar 17 ribu yen (Rp1,81 juta) per bulan seperti yang diminta oleh serikat pekerja. Perusahaan manufaktur skala kecil dan menengah, yang selama ini menjadi penopang utama industri Jepang, kini berada dalam pilihan yang serba salah.
Mereka dituntut untuk menaikkan gaji agar para pekerja tidak pindah ke perusahaan yang lebih besar. Namun, di sisi lain, mereka tidak memiliki pertumbuhan keuntungan yang cukup untuk menanggung biaya tersebut.
3. Krisis tanah jarang Jepang dipicu ketegangan Taiwan dan aturan ekspor China
Krisis pasokan tanah jarang yang melanda industri Jepang, diyakini berkaitan erat dengan isu politik di Selat Taiwan. Isu ini memicu reaksi keras dari Beijing, yang berujung pada pengetatan izin pengiriman material penting ke Jepang.
"Masalah pengadaan bahan baku yang dihadapi perusahaan manufaktur saat ini makin terasa sulit, terutama setelah munculnya komentar dari pemimpin Jepang mengenai potensi konflik di Taiwan," kata Yasukochi.
Hubungan diplomatik yang tegang ini semakin diperburuk oleh aturan verifikasi penggunaan akhir (end-use verification). Aturan yang berlaku sejak Oktober 2025 ini, memaksa perusahaan Jepang untuk melakukan pemeriksaan rantai pasok yang rumit dan memakan biaya besar demi memenuhi standar birokrasi China yang sering berubah.
