Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta jajaran Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan evaluasi dan meneliti terkait dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari jumlah itu, termasuk miliknya dan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Terkait hasil evaluasi, Menkeu menegaskan masih menunggu laporan hasil evaluasi dari Ditjen Pajak.
"Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," kata dia.
Adapun kabar kebocoran data ini diungkapkan oleh akun X Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/2024) kemarin.
Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP. Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dolar AS atau setara Rp153 juta (asumsi kurs Rp15.300).
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor, di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," tulis akun X @secgron.
Dalam sampel data yang dibagikan akun Bjorka, terdapat nama Presiden Jokowi dan ddua putranya, yakni Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep.
Kemudian ada juga nama menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Airlangga Hartarto, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap akun X @secgron