Defisit APBN per September Melebar Jadi 1,56 Persen terhadap PDB

Purbaya mengungkapkan pelebaran defisit ini terjadi lantaran realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara yang masuk.

Secara rinci, pendapatan negara hingga September 2025 mencapai Rp1.863,3 triliun, atau turun 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini baru 65 persen dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp2.865,5 triliun.

“Tekanan terhadap pendapatan negara bersumber dari penurunan harga komoditas global yang memengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan pertambangan,” tutur Purbaya.

Lebih rinci, total penerimaan perpajakan mencapai Rp1.516,6 triliun, terkontraksi 2,9 persen (year on year/yoy). Dari jumlah tersebut, pajak tercatat sebesar Rp1.295,3 triliun atau turun 4,4 persen (yoy), sedangkan bea dan cukai mencapai Rp221,3 triliun, tumbuh 7,1 persen (yoy).

Meski demikian, ia mengklaim sektor manufaktur dan jasa masih menjadi penopang utama penerimaan pajak nasional.

Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook, namun masih terkontraksi 0,8 persen (yoy). Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat tercatat Rp1.589,9 triliun atau turun 1,6 persen (yoy), terdiri atas belanja K/L sebesar Rp800,9 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp789 triliun, dan transfer ke daerah Rp644,9 triliun.

“Belanja pemerintah pusat tetap tumbuh positif, terutama didorong percepatan pelaksanaan program-program prioritas seperti bantuan sosial (bansos) dan belanja modal infrastruktur,” ujar Purbaya.

Dengan capaian tersebut, keseimbangan primer mencatatkan surplus sebesar Rp18 triliun.

“Ini mencerminkan konsolidasi fiskal yang berlanjut. Kondisi ini menunjukkan APBN 2025 tetap adaptif dan kredibel dalam menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional dan keberlanjutan fiskal jangka menengah,” ucapnya.