Resmi, RAPBN 2026 Sahkan Belanja Negara Rp3.842 Triliun
- RAPBN 2026 disahkan dengan belanja negara Rp3.842 triliun
- Belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun
- Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun
- Asumsi makro 2026 termasuk pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dan inflasi 2,5 persen
- Suku bunga SBN 10 tahun ditetapkan sebesar 6,9 persen
- Target lifting minyak mencapai 610 ribu barel per hari
Jakarta, IDN Times - DPR RI bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam rapat tersebut, seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju ketika Puan menanyakan persetujuan untuk mengesahkan RUU APBN menjadi Undang-Undang.
“Apakah RUU APBN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan kepada anggota dewan yang hadir.
“Setuju”, ujar seluruh anggota rapat serentak. Persetujuan itu kemudian ditegaskan dengan ketukan palu sidang oleh Puan sebagai tanda pengesahan.
1. Postur RAPBN 2026 yang disahkan
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memaparkan postur APBN 2026 sekaligus membacakan pendapat seluruh fraksi yang menyetujui rancangan tersebut.
Belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun. Dari belanja pemerintah pusat itu, alokasi untuk kementerian/lembaga mencapai Rp1.510,55 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.639,19 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun. Angka itu bersumber dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp0,66 triliun.
Dengan struktur tersebut, RAPBN 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, keseimbangan primer dipatok sebesar Rp89,71 triliun dengan pembiayaan mencapai Rp689,15 triliun.
2. Asumsi makro 2026
DPR RI bersama Pemerintah juga menyepakati sejumlah asumsi makro dalam APBN 2026. Pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, dan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.
Selain itu, suku bunga SBN 10 tahun ditetapkan sebesar 6,9 persen dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada di level 70 dolar AS per barel.
Target lifting minyak mencapai 610 ribu barel per hari, sementara gas bumi dipatok 984 ribu barel setara minyak per hari.
3. Target pembangunan 2026
RAPBN 2026 juga mencantumkan target sosial dan pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka ditetapkan di kisaran 4,44-4,96 persen, angka kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan Gini ratio 0,377-0,380.
Selain itu, Indeks Modal Manusia dipatok 0,57, Indeks Kesejahteraan Petani 0,7731, penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen, serta Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita 5.520 dolar AS.
Dalam aspek lingkungan, pemerintah menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 37,14 persen serta pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di angka 76,67 persen.
