- Penerimaan perpajakan: Rp1.330,4 triliun, turun 3,6 persen (yoy).
- Pajak: Rp1.135,4 triliun, turun 5,1 persen (yoy).
- Kepabeanan dan cukai: Rp194,9 triliun, tumbuh 6,4 persen (yoy).
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): Rp306,9 triliun, turun 20,1 persen (yoy).
Defisit APBN per Agustus Melebar Jadi Rp321,6 Triliun
Intinya sih...
- Penerimaan perpajakan: Rp1.330,4 triliun, turun 3,6 persen (yoy)
- Pajak: Rp1.135,4 triliun, turun 5,1 persen (yoy)
- Kepabeanan dan cukai: Rp194,9 triliun, tumbuh 6,4 persen (yoy)
- PNBP: Rp306,9 triliun, turun 20,1 persen (yoy)
- Belanja negara hanya tumbuh 1,5 persen
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, defisit anggaran hingga Agustus 2025 mencapai Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap PDB. Laju defisit ini baru mencapai 48,6 persen dari outlook defisit tahun ini sebesar Rp662 triliun atau 2,78 persen terhadap PDB.
Realisasi pendapatan negara tercatat Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari outlook pendapatan negara tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun. Angka ini turun 7,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).
“Pendapatan negara Rp1.638,7 triliun atau 57 persen terhadap outlook-nya,” tegas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (22/9/2025).
1. Rincian pendapatan negara per Agustus
2. Belanja negara hanya tumbuh 1,5 persen
Realisasi belanja negara hingga Agustus mencapai Rp1.960,3 triliun, atau tumbuh 1,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut baru setara 55,6 persen dari outlook belanja negara tahun ini.
Belanja pemerintah pusat: Rp1.388,8 triliun, tumbuh 1,5 persen (yoy), dengan rincian:
- Belanja K/L: Rp686 triliun, turun 2,5 persen (yoy).
- Belanja non-K/L: Rp702,8 triliun.
- Transfer ke daerah: Rp571,5 triliun.
3. Belanja negara harus dipercepat
Adapun keseimbangan primer mencapai Rp22 triliun atau turun 86,4 persen secara yoy dan pembiayaan anggaran mencapai Rp425,7 triliun atau tumbuh 44,3 persen yoy.
“Kalau dilihat dari sini, harusnya sampai akhir tahun masih ada indikasi belanja pemerintah perlu dipercepat agar keseimbangan primer sesuai desain anggaran 2025,” ungkap Purbaya.
