Dilantik Jadi Dirjen Bea Cukai, Djaka Tegaskan Sudah Mundur dari TNI
Jakarta, IDN Times – Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama menyatakan, telah mengundurkan diri dari TNI terhitung sejak 2 Mei 2025. Saat ini, proses pengunduran dirinya masih berlangsung di Markas Besar (Mabes) TNI.
Ia menjelaskan, surat pengunduran diri telah dikirim ke Mabes TNI pada tanggal tersebut. Namun, Surat Keputusan (SKEP) pensiun dari TNI belum diterbitkan. Meski begitu, Djaka menegaskan bahwa dirinya sudah mengajukan pengunduran diri sebagai Letnan Jenderal (Letjen) TNI.
"Saya sudah melakukan surat-menyurat. Pengunduran diri saya terhitung mulai tanggal 2 Mei. Tapi untuk SKEP, kepastiannya tentu melalui proses dari Mabes TNI maupun dari Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi, status saya sekarang ini, walaupun SKEP pensiun belum keluar, saya sudah mengundurkan diri," ungkapnya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (23/5/2025).
Djaka mengajukan pensiun dini dari TNI Angkatan Darat setelah mendapat pemberitahuan dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Herindra bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya untuk menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Saat itu, Djaka masih menjabat sebagai Sekretaris Utama BIN.
"Saya dipanggil oleh Kepala BIN dan disampaikan bahwa ada rencana dari Pak Prabowo untuk menempatkan saya di Bea Cukai. Saya pertimbangkan, karena ini adalah tugas negara yang menjadi tantangan bagi saya. Ya, saya bersedia mengajukan pengunduran diri," tuturnya.
Djaka mengatakan, Presiden Prabowo juga telah memerintahkannya untuk mengawal penerimaan negara agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.
"Saya diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk memastikan dan mengawal Bea Cukai serta penerimaan negara agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah," terangnya.
Menurutnya, saat ini masih banyak pelabuhan gelap yang perlu ditertibkan untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Oleh karena itu, ia akan berkoordinasi dengan TNI dan kepolisian.
"Banyak pelabuhan gelap yang perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Salah satu intinya adalah untuk memastikan tidak ada atau mengurangi penyelundupan, sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target," ungkapnya.
