Dituding Sering Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Bodo Amat!
- Menkeu berhak menarik kembali anggaran yang tak terserap dengan baik.
- Penarikan anggaran Kementerian lain tak perlu persetujuan DPR.
- Menkeu mau cegah inefisiensi anggaran.
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya tidak mencampuri urusan kementerian atau lembaga lain, dan hanya fokus pada penyerapan anggaran negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya menanggapi permintaan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang meminta agar dirinya tidak mengomentari kinerja kementerian lain.
“Saya enggak komentari kementerian lain, saya bodo amat,” tegas Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (15/10/2025).
1. Menkeu berhak menarik kembali anggaran yang tak terserap dengan baik
Menurutnya, sebagai Menteri Keuangan, ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran terserap secara optimal. Jika anggaran tidak digunakan atau terserap oleh kementerian/lembaga, maka Kemenkeu berhak menarik kembali dan mengalokasikannya ke kebutuhan lain yang lebih mendesak.
“Saya berkepentingan agar anggaran terserap dengan baik di kementerian dan lembaga. Tapi saya enggak komentari kerja mereka,” ucapnya.
2. Penarikan anggaran Kementerian lain tak perlu persetujuan DPR
Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menambahkan, pengambilan kembali anggaran yang tidak digunakan tidak selalu memerlukan persetujuan DPR, terutama jika dana tersebut dialihkan untuk pengurangan utang, pembatalan penerbitan surat utang, atau belanja lain yang fleksibel.
“Kalau ada anggaran yang tidak terpakai, saya bisa tarik dan alihkan. Bisa untuk pengeluaran lain, bisa juga untuk kurangi utang atau tidak menerbitkan surat utang tambahan. Tidak semua realokasi harus melalui izin parlemen,” jelasnya.
3. Menkeu mau cegah inefisiensi anggaran
Purbaya menekankan langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi fiskal. Ia tidak ingin negara menerbitkan utang baru apabila dana yang sudah ada belum digunakan secara optimal.
“Saya ingin mencegah inefisiensi anggaran. Jangan sampai kita menerbitkan surat utang tambahan, padahal uangnya tidak dipakai. Itu yang saya jaga,” tegasnya.
4. Misbakhun minta Menkeu berhenti komentari kebijakan kementerian lain
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengingatkan Menteri Keuangan untuk lebih menjaga komunikasi politik dan fokus membangun sinergi dalam tim ekonomi pemerintah.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi, sebagaimana dikutip dari laman Parlementaria, Senin (13/10/2025).
Misbakhun menyoroti pernyataan Purbaya soal kemungkinan pemotongan atau pengalihan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik dan tidak bisa serta-merta dialihkan tanpa pembahasan bersama DPR.
“Itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada pembahasan dengan DPR,” tegasnya.
Ia juga mengkritik respons Purbaya terkait perubahan target defisit APBN yang dilakukan sepihak tanpa konsultasi langsung dengan DPR.
“Ketika tiba-tiba Pak Purbaya menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 persen, itu seharusnya dibahas terlebih dahulu. Tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN, kami beri ruang. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan tidak terkesan sepihak,” ujar Politisi Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Misbakhun mendorong agar kebijakan fiskal pemerintah berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia bahkan mengusulkan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diturunkan kembali.
“Kalau perlu PPN kita turunkan lagi ke 10 persen, bahkan 8 persen, demi mendorong konsumsi dan menjaga daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya reformasi sistem perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan agar tidak jatuh miskin.
“Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” jelasnya.
