Dorong Transformasi Digital, Pemerintah Siapkan Rp25,4 Triliun

12 Jul 2022, 09:11 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers, Jumat (31/12/2021) (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Nusa Dua, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyiapkan anggaran lebih dari Rp25 triliun yang bakal digunakan untuk kebutuhan transformasi digital di lingkungan pemerintahan, baik kementerian maupun lembaga.

"Tahun 2022, APBN telah dialokasikan sebesar Rp25,4 triliun untuk mendukung akselerasi transformasi digital pemerintahan, salah satunya melalui e-Government," kata Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Selasa (12/7/2022).

Keberadaan e-Government diakui Sri Mulyani, jadi sebuah inovasi yang menyimplifikasikan dan mengefisiensikan operasional pemerintah.

Tak hanya itu, e-Government juga mengintegrasikan agar program aplikasi antar instansi pemerintah dapat dioperasikan dan memperkuat sinergi agar layanan pemerintah lebih optimal.

1. Contoh transformasi digital keuangan negara

ilustrasi kartu npwp (IDN Times/Anata)

Sri Mulyani kemudian mengungkapkan sejumlah contoh transformasi keuangan negara yang dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah digitalisasi Surat Berharga Negara atau SBN.

"Melalui transformasi SBN ini, kini perempuan di berbagai rentang usia dan kaum milenial bisa menjadi savvy investors yang cerdas dalam berinvestasi melalui SBN," kata dia.

Contoh lain datang dari sisi penerimaan negara. Pemerintah mulai
menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan juga pembayaran pajak melalui e-filling.

"Anda tidak lagi perlu pergi ke kantor pajak. Kemarin Program Pengungkapan Sukarela atau Tax Amnesty tidak ada satupun pengusaha perseorangan datang ke kantor ajak. Itu semua pakai online," kata Sri Mulyani.

2. Biaya internet pemerintah meningkat

Ilustrasi grafik (IDN Times/Arief Rahmat)

Sejalan dengan transformasi digital tersebut, Sri Mulyani mengaku ada biaya yang naik dan turun. Adapun anggaran yang mengalami kenaikan adalah biaya untuk internet.

Kendati begitu, Sri Mulyani mengaku senang lantaran itu berarti transformasi digital yang dilakukan pemerintah berjalan dengan semestinya.

"Nah yang paling senang sebagai Menkeu. Biaya operasi pemerintah menurun. Jadi, pembelian ATK turun, tapi sekarang biaya internet naik," katanya.

3. Transformasi digital dinilai jauh lebih efisien dan aman

Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (IDN Times/Helmi Shemi)

Dengan melakukan transformasi digital, Sri Mulyani pun mengklaim pengeluaran dari anggaran pemerintah jadi lebih efisien dan aman.

"Jadi berubah, birokrasi pintar caranya. Kalau turun di ATK terus naikin di internet. jadi sama saja, tapi itu jauh lebih efisien, jauh lebih aman," ujar dia.

Hal itu menunjukkan bahwa transformasi digital di Kemenkeu terjadi melalui perubahan dalam pengelolaan anggaran.

"Kita melihat di Kemenkeu, transformasi digital itu terlihat dari cara mereka mengelola anggarannya, sekarang berubah," kata Sri Mulyani.