Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sering menjadi korban media karena berita clickbait. Dia acap kali menemukan dirinya dalam berita dengan judul bombastis yang memancing rasa penasaran pembaca tapi judul dan isi berita tidak sesuai.
"Kalaupun isinya benar, judulnya missleading. Karena saya sering jadi victim (korban)," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Kongres Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Sabtu (22/8/2020).
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan banyak masyarakat yang suka mengklik berita kontroversi. Hal itu diakui Sri Mulyani, tidak bisa dihindari karena media mendapatkan keuntungan dari berita yang diklik dan dibaca masyarakat.
"Karena rasanya saya ngomong kayak gitu 'Kenapa jadi begitu ya judulnya'. Tapi karena saya tahu bahwa temen-temen pengen ada kliknya kalau ada kata 'Sri Mulyani' ngomong sesuatu yang ada kontroversi pasti diklik gitu. Jadi saya juga memahami itu," ucapnya.
Ketua AMSI Wens Manggut mengatakan kepada Sri Mulyani bahwa hampir 80-85 persen jalur distribusi berita tidak dikuasai perusahaan pengelola media tapi oleh platform termasuk media sosial. Menurut Sri Mulyani, hal ini yang bisa menyebabkan orientasi key perfomance indicator (KPI) media berkiblat pada platform tersebut.
"Itu bisa menyebabkan terjadinya orientasi orang berdasarkan performance indicator-nya apa, kalau KPI berdasarkan klik dan klik itu selalu dijudul dengan bombastis," ujar Sri Mulyani.
AMSI dan pemerintah sepakat untuk bekerja sama menyelesaikan permasalahan clickbait yang bersumber dari platform atau distributor ini. Langkahnya adalah dengan bernegosiasi dengan platform atau dengan para pemegang brand agar mereka memiliki etika.
"Karena kalau negara rusak, mereka juga nggak bisa jual apa-apa juga di negara tersebut. Jadi apa yang disebut concern mengenai public goods atau apa itu harus sekarang menjadi perjuangan kita semuanya," kata Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga akan membahas permintaan Dewan Pers terkait iklan-iklan dari seluruh pemerintahan betul-betul disalurkan kepada media-media.
"Tanpa kita mungkin akan menimbulkan persoalan mengenai tentang retaliasi Karena sekarang ini dunia penih retaliasi. Jadi kita akan membuat dengan policy-policy yang memang tujuannya adalah untuk bisa kebaikan kita bersama," katanya.