Efek Perang Timur Tengah, Thailand Pangkas Jam Operasional SPBU
- Pemerintah Thailand umumkan rencana penghematan energi nasional dengan membatasi jam operasional SPBU pukul 22.00–05.00 mulai 20 April 2026 demi menjaga pasokan minyak tetap aman.
- Langkah ini dipicu ketergantungan impor minyak dari Timur Tengah yang mencapai 52 persen, sementara konflik di kawasan tersebut mengganggu rantai pasok dan meningkatkan biaya energi global.
- Pemerintah mewajibkan kerja dari rumah bagi instansi negara, menyiapkan bantuan tunai serta pinjaman lunak, dan mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi konsumsi bahan bakar.
Jakarta, IDN Times - Thailand secara resmi mengumumkan rencana penghematan energi nasional pada Selasa (7/4/2026). Langkah ini diambil untuk menjaga persediaan minyak di dalam negeri tetap aman. Kebijakan ini merupakan tanggapan cepat atas situasi di Timur Tengah yang mulai menekan rantai pasok energi dunia dan ekonomi Thailand.
Rencana ini termasuk membatasi jam operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Thailand. Pemerintah memastikan aturan ini akan diterapkan secara hati-hati agar tidak mengganggu kegiatan masyarakat selama libur panjang perayaan Songkran.
1. SPBU akan tutup mulai 22.00 hingga 05.00
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul menyampaikan, pemerintah sedang menyiapkan aturan untuk menutup SPBU mulai pukul 22.00 hingga pukul 05.00. Aturan ini dibuat sebagai upaya nyata untuk mengurangi pemakaian bahan bakar secara nasional. Kebijakan ini rencananya akan mulai berlaku pada 20 April 2026, setelah masyarakat selesai melakukan perjalanan libur Songkran.
"Jam penutupan SPBU akan dimulai setelah orang-orang kembali dari perjalanan Songkran dan kembali ke rutinitas normal. Kami ingin memastikan masyarakat bisa mengunjungi kampung halaman dengan nyaman terlebih dahulu," kata PM Anutin, dilansir Bangkok Post.
Pemerintah juga mempertimbangkan untuk menggunakan Keputusan Darurat 1973 tentang Pencegahan Kekurangan Bahan Bakar sebagai dasar hukum yang kuat. Meski akan ada pembatasan, PM Anutin menegaskan, pasokan minyak untuk kebutuhan rumah tangga akan tetap menjadi prioritas utama.
"Pemerintah sedang mencari berbagai cara untuk menghemat energi selama konflik Timur Tengah masih berlangsung. Karena itu, kami perlu memperkenalkan aturan yang lebih ketat untuk mengendalikan pemakaian bahan bakar," ujar PM Anutin, dilansir The Straits Times.
2. Ketergantungan impor minyak dari Timur Tengah jadi pemicu utama
Saat ini, sekitar 52 persen kebutuhan energi Thailand masih bergantung pada impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah. Konflik bersenjata yang terjadi di sana telah merusak berbagai fasilitas produksi utama dan pabrik kimia, sehingga menyebabkan pasokan minyak dunia berkurang.
"Konflik ini sudah meningkat menjadi serangan langsung ke fasilitas produksi dan infrastruktur penting. Sekalipun pertempuran berhenti besok, proses pemulihannya pasti akan memakan waktu yang sangat lama," ujar PM Anutin, dilansir National Thailand.
Meskipun data menunjukkan cadangan minyak Thailand masih cukup untuk 109 hari ke depan, pemerintah tetap waspada terhadap kenaikan biaya tak terduga. Biaya pengiriman dan premi risiko perang dikhawatirkan akan membuat harga barang seperti pupuk dan plastik ikut naik.
"Meskipun cadangan minyak kita saat ini masih cukup tinggi, kita tetap rentan karena harus mengimpor minyak dalam jumlah besar. Kita tidak boleh lengah," tegasnya.
3. Pemerintah wajibkan kerja dari rumah dan siapkan bantuan ekonomi
Untuk mengurangi pemakaian energi harian, pemerintah mewajibkan seluruh instansi negara dan Badan Usaha Milik Negara untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah secara ketat. Selain itu, kementerian terkait diminta untuk meninjau ulang struktur harga energi agar tidak ada biaya tambahan yang memberatkan rakyat.
"Kita harus menyesuaikan gaya hidup untuk menghadapi situasi ini. Persatuan nasional adalah modal sosial terpenting kita di masa-masa sulit seperti sekarang," kata PM Anutin.
Pemerintah juga menyiapkan bantalan ekonomi berupa bantuan tunai 'Khon La Khrueng Plus' serta pinjaman bunga rendah bagi petani dan pelaku usaha kecil menengah. Untuk jangka panjang, pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik dan hidrogen di lingkungan pemerintahan agar tidak terus bergantung pada minyak.
"Saya juga meminta kerja sama dari seluruh warga dan sektor swasta untuk menghemat energi. Bisa dengan bekerja dari rumah, beralih ke transportasi umum, atau berbagi kendaraan," pesan PM Anutin.
