Jakarta, IDN Times - Kuartal pertama secara umum menjadi periode paling lambat bagi sektor perhotelan di Jakarta dan pada 2025, pola tersebut terulang. Perlambatan itu semakin diperparah dengan adanya kebijakan efisiensi pemerintah sehingga membuat pengeluaran anggaran daerah menjadi semakin ketat terutama untuk perjalanan dinas, kunjungan studi, dan diskusi kelompok terarah.
Hotel yang sangat bergantung pada pasar pemerintah pun harus rela berdarah-darah selama kuartal I-2025. Dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah telah mendorong para pelaku industri perhotelan untuk menerapkan langkah efisiensi mereka sendiri agar tetap bisa beroperasi.
“Pekerja harian di hotel mengalami pengurangan jam kerja, dan karyawan diminta untuk mengambil cuti atau cuti tanpa dibayar guna menekan biaya operasional akibat tamu yang sepi. Tidak hanya di Jakarta, kebijakan efisiensi pemerintah juga berdampak pada hotel-hotel di Bali, khususnya yang bergantung pada pasar MICE,” ujar Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto dalam laporan Collier, dikutip Kamis (10/7/2025).