Ekonom Ingatkan DSI Jangan Jadi Seperti BPPC Orde Baru

Syafruddin menilai risiko ekonomi dari sistem perdagangan yang terlalu terpusat dapat berdampak ke berbagai pihak. Produsen disebut berpotensi kehilangan daya tawar, sementara eksportir yang selama ini patuh dapat kehilangan akses pasar.

Selain itu, petani sawit dinilai berisiko menerima harga residu, sedangkan pembeli global dapat mencari pemasok dari negara lain apabila mekanisme perdagangan dianggap tidak kompetitif.

"Monopoli juga dapat menurunkan efisiensi karena pelaku usaha harus menanggung waktu tunggu, biaya administrasi, dan ketidakpastian baru," ujar dia.

Menurut Syafruddin, model seperti DSI dapat memunculkan monopoli perdagangan komoditas oleh negara apabila pemerintah memberikan kewenangan terlalu luas tanpa memisahkan fungsi regulator, operator, pengawas, dan pelaku niaga.

Dia menilai risiko tersebut muncul ketika satu entitas mengendalikan berbagai aspek perdagangan sekaligus, mulai dari akses ekspor, data transaksi, pemilihan mitra, penentuan harga, hingga distribusi kontrak dan margin perdagangan.

"Dalam keadaan seperti itu, negara tidak lagi hadir sebagai penjaga kepentingan publik, melainkan sebagai pelaku pasar dengan kekuasaan istimewa," tuturnya.

Syafruddin menilai pemerintah perlu membatasi mandat badan usaha milik negara (BUMN) khusus ekspor di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) itu secara jelas.

"Danantara hanya layak berperan jika pemerintah membatasi mandatnya secara jelas, membuka data volume-harga-margin, menghormati kontrak lama, dan menempatkannya di bawah audit publik yang ketat," kata dia.