DPR Ungkap Penyebab Antrean BBM di SPBU Sejumlah Daerah Sepekan Ini
- DPR mengungkap antrean BBM terjadi akibat peralihan masyarakat dari BBM non-subsidi ke subsidi, yang memicu lonjakan permintaan di berbagai SPBU dalam sepekan terakhir.
- Ada dugaan penyalahgunaan BBM subsidi untuk dijual kembali ke sektor industri, sehingga BPH Migas bersama aparat hukum memperketat pengawasan dan melakukan operasi penindakan.
- Pertamina diminta menambah armada distribusi dan memperpanjang jam operasional SPBU agar antrean cepat terurai, meski stok BBM nasional dilaporkan masih aman.
Jakarta, IDN Times - Komisi VII DPR RI merespons antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah dalam sepekan terakhir.
"Nah, kami bertanya terkait dengan kenapa ada antrean di dalam satu minggu terakhir ini terjadi di berbagai tempat di SPBU-SPBU di kota-kota yang ada di Indonesia," kata Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dia mengatakan berdasarkan hasil rapat dengan BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga, antrean tersebut diduga karena peralihan masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Perubahan konsumsi tersebut membuat permintaan terhadap BBM subsidi meningkat.
"Dijelaskan bahwa terkait dengan antrean tersebut, mungkin disebabkan antara lain karena pertama, adanya shifting daripada masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi, non-subsidi, beralih kepada BBM subsidi," ujarnya.
1. Ada dugaan BBM subsidi dijual kembali ke industri
Selain perubahan pola konsumsi, Bambang menyebut pihaknya juga menerima laporan mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh sejumlah pihak. BBM subsidi diduga dibeli untuk kemudian dijual kembali kepada sektor industri atau kebutuhan lainnya.
Terkait dugaan tersebut, Bambang mengatakan BPH Migas telah melakukan pengawasan dan pengendalian distribusi BBM subsidi. Pengawasan itu juga dilakukan bersama aparat penegak hukum.
"BPH Migas juga sudah melakukan kontrol dan juga sudah melakukan pengawasan, bahkan sudah banyak melakukan operasi tangkap tangan. Dan kemudian juga dalam kegiatannya juga melibatkan aparat hukum," ujar dia.
2. Stok BBM diklaim dalam jumlah yang aman
Bambang menjelaskan, persoalan antrean BBM menjadi pembahasan dalam rapat yang dihadiri pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI dari delapan fraksi dengan total 32 anggota.
Dalam rapat tersebut, DPR mengundang BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga untuk membahas kondisi penyaluran BBM subsidi di seluruh Indonesia. Selain itu, delapan General Manager Marketing Operation Region (MOR) Pertamina yang menangani wilayah distribusi BBM juga turut hadir.
"Kami mendapat laporan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi di depot masing-masing. Di seluruh depot yang ada di Indonesia semuanya mencukupi," tuturnya.
3. Pertamina diminta tambah armada dan jam operasi
Untuk mengurai antrean di sejumlah SPBU, Bambang meminta Pertamina Patra Niaga segera mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Langkah yang diminta antara lain menambah jam operasional SPBU serta meningkatkan jumlah armada transportasi BBM.
"Sehingga dengan demikian dapat segera menguraikan antrean-antrean yang ada di SPBU " kata Bambang.
