Erick Thohir Bakal Bereskan Dana Pensiun BUMN yang Bermasalah

02 Jan 2023, 16:59 WIB

Menteri BUMN, Erick Thohir (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir ingin bersih-bersih dana pensiun di BUMN. Erick bahkan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan hal tersebut.

Erick menyampaikan, dirinya bersama Ketua KPK, Firli Bahuri bakal bertemu seluruh BUMN dan melakukan audit terhadap dana pensiun di sana.

"Minggu depan saya bersama Ketua KPK akan ketemu seluruh BUMN untuk bicara 'hati-hati', karena kita akan investigasi audit,” ucap Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Senin (2/1/2023).

1. Dana pensiun BUMN perlu diawasi

Gedung KPK (IDN Times/Aryodamar)

Kolaborasi dengan KPK merupakan bentuk pengawasan Erick terhadap dana pensiun di BUMN. Hal itu lantaran 65 persen dana pensiun di BUMN mengalami masalah dan butuh perhatian khusus.

Pengawasan diperlukan agar kasus yang terjadi di Jiwasraya dan Asabri tidak terulang lagi di kemudian hari.

"Data saya 35 persen sehat, 65 persen ada masalah. Saya mau bersih-bersih. Jangan (jadi) Asabri, Jiwasraya," kata Erick.

2. Transformasi pengelolaan dana pensiun

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Sebelumnya diberitakan, Erick bertekad melakukan tranformasi pengelolaan dana pensiun BUMN sesuai tata kelola perusahaan yang baik pada 2023.

Erick sendiri mengaku ingin agar dana pensiun BUMN dikelola secara profesional. Adapun saat ini, dana pensiun dikelola secara mandiri oleh masing-masing BUMN.

"Nah ini kita mau coba diperbaiki. Jangan sampai pensiunan pegawai BUMN justru jadi masalah ke depan dan juga jangan sampai aset-aset BUMN yang ada akhirnya hilang atau tidak dimanfaatkan. Ini yang kita coba sedang petakan," beber dia.

3. Pentingnya pengelolaan dana pensiun BUMN yang profesional

ilustrasi dana pensiun (freepik.com/rawpixel.com)

Erick pun mengungkapkan pentingnya pengelolaan dana pensiun BUMN yang profesional. Menurut dia, hal tersebut bisa membuat pensiunan BUMN bisa mendapatkan kepastian soal penempatan dana mereka.

"Karena kembali, sama dengan Jiwasraya dan Asabri, adalah penempatan investasi yang tentu ini tidak punya standar sehingga bisa terjadi. Saya masih bilang bisa, (karena) kita gak boleh menduga-duga, bisa terjadi penyelewengan," kata Erick.