Gaji Guru-Dosen Kecil, Sri Mulyani: Apa Semua Harus Uang Negara?
- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mendengar pendapat publik tentang gaji guru dan dosen di Indonesia.
- Anggaran pendidikan dalam APBN 2025 dibagi tiga klaster, termasuk gaji guru dan dosen serta sarana prasarana pendidikan.
- Pemerintah mengalokasikan sebesar 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan di 2025, mencapai Rp724,3 triliun.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku banyak menerima pendapat publik mengenai gaji guru dan dosen di Indonesia. Sebagian besar berkomentar bahwa gaji guru dan dosen kecil. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan bagi keuangan negara.
“Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Dan itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di kampus ITB, Kamis (7/8/2025).
1. Menyebut partisipasi publik untuk gaji guru dan dosen di Indonesia
Melihat tantangan itu, dia bertanya soal kemungkinan lain dalam menganggarkan uang untuk gaji guru dan dosen selain keuangan negara. Dia pun menyebutkan opsi partisipasi publik.
“Apakah semuanya harus keuangan negara? Ataukah ada partisipasi dari masyarakat?” turur Sri Mulyani.
Hal itu dia ungkapkan dalam pidatonya di konvensi tersebut. Tak ada penjelasan lebih lanjut soal opsi partisipasi publik itu.
2. Anggaran pendidikan dalam APBN dibagi tiga klaster
Pembahasan mengenai gaji guru dan dosen itu diawali dengan penjelasan mengenai anggaran pendidikan dalam APBN 2025. Sri Mulyani mengatakan, anggaran pendidikan dibagi tiga klaster, di mana klaster pertama dialokasikan untuk murid sampai mahasiswa.
"Itu dari biaya operasi sekolah yang dihitung per kapita, dari murid, PIP yaitu beasiswa untuk pelajar, KIP beasiswa untuk kuliah, beasiswa sampai dengan pascasarhana," ucap Sri Mulyani.
Dia mengatakan, anggaran pendidikan untuk murid hingga mahasiswa ditujukan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas.
"Dan juga berbagai hal yang tujuannya adalah investment manfaatnya adalah kepada murid tersebut atau mahasiswa. Bahkan dari PAUD sekarang, sebelum usia 5 tahun. Ini menjadi penting di dalam investment human capital," tutur Sri Mulyani.
Adapun klaster kedua ialah gaji sampai dengan tunjangan kinerja untuk tenaga pengajar Tanah Air. Sementara itu, klaster ketiga dialokasikan untuk sarana dan prasarana pendidikan.
"Dari membangun sekolah, Bapak Presiden dalam hal ini sekarang meminta revitalisasi sekolah-sekolah yang rusak, sampai membangun sekolah baru seperti sekolah rakyat untuk anak-anak miskin, hingga membangun kampus-kampus dan laboratorium penelitian," ucap Sri Mulyani.
3. Anggaran pendidikan 2025 mencapai Rp724,3 triliun
Di 2025 ini, pemerintah mengalokasikan sebesar 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan. Nominalnya ialah Rp724,3 triliun. Dari angka tersebut, Rp297,2 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP), dan Rp347,1 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD).
Porsi anggaran pendidikan di TKD diutamakan untuk mendukung pendidikan dasar dan menengah di daerah, termasuk gaji guru.
Di 2025 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan untuk berbagai program. Mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP_ dengan alokasi penerima 1,1 juta mahasiswa, kemudian Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,1 juta siswa.
Lebih lanjut, untuk Bantuan Operasional PTN sebanyak 197 lembaga, beasiswa LPDP untuk sekitar 36 ribu on going beasiswa degree, digitalisasi pembelaran, tunjangan profesi guru (TPG) non PNS untuk 477,7 ribu guru, sertifikasi untuk 666,9 ribu guru, renovasi sekolah, 22 ribu pembangunan/rehabilitasi sekolah, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Unggulan dan Sekolah Rakyat.
