Gegara Cap Surat Terlambat Datang, Investasi Mangkrak Sulit Dieksekusi
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuturkan saat ia menjabat pertama kali sebagai kepala BKPM, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memintanya untuk menyelesaikan proyek mangkrak senilai Rp708 triliun.
Namun, kata Bahlil, ada bebarapa hambatan yang membuat proyek tesebut sulit dieksekusi. Di antaranya karena cap surat yang dipegang staf pemerintah daerah terlambat datang, padahal mereka sudah memberikan izin.
"Kemudian gubernur, bupati walikota saya tahu mereka ini baik tapi kadang-kadang suratnya sudah diteken, cap suratnya belum datang. Staf pegang cap surat, jadi kewenangan pemegang cap surat dengan bupati yang teken surat kadang-kadang sama," katanya dalam acara Rapat Koordinasi Investasi 2020, di Jakarta, Kamis (20/2).
1. Penyelesaian masalah investasi disebut tidak cukup dengan pendekatan regulasi saja
Kata Bahlil yang menjadi penghambat investasi mangkrak lantaran adanya arogansi sektoral antar kementerian/lembaga (K/L). Di sisi lain dalam menyelesaikan masalah investasi tidak cukup dengan pendekatan regulasi.
"Di lapangan paling banyak sekali masalah, hantu-hantu paling banyak. Baik hantu berdasi maupun hantu tidak berdasi. Mereka ini seperti dapat dirasakan tapi tidak bisa dipegang, seperti angin," ujarnya.
2. Sebesar Rp189 triliun nilai investasi proyek mangkrak telah beres
BKPM mencatat hingga Januari 2020, sebanyak 9 dari 10 proyek mangkrak telah dibereskan. Total nilai investasi proyek tersebut sebesar Rp189 triliun.
Beberapa contoh proyek yang berhasil dieksekusi BKPM di antaranya proyek PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, dengan nilai investasi sebesar Rp61,2 triliun. Proyek itu, terhambat karena terhalang tumpang tindih lahan.
3. Pemerintah menargetkan realisasi investasi Rp886,3 triliun
Sebagai catatan, tahun ini pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp886,3 triliun naik 9,6 persen dari tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan jumlah dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
