Tarif ekspor 19 persen kompetitif dibandingkan negara di ASEAN
Ada potensi besar relokasi industri ke Indonesia
Pekerjaan rumah pemerintah usai dapatkan tarif 19 persen
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang berhasil menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dari 32 persen menjadi 19 persen.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump pada 16 Juli 2025.
"Ini keberhasilan besar. Sekarang tugas kita adalah memanfaatkan peluang ini untuk mendorong ekspor, terutama produk UMKM," ujar Gobel, Minggu (20/7/2025).
Ia menjelaskan tarif baru tersebut merupakan yang terendah di antara negara ASEAN. Tarif itu bahkan lebih rendah dibanding yang didapatkan Korea Selatan, Jepang, China, hingga Brasil.
Sebagai imbal balik, Indonesia sepakat membeli energi dan produk pertanian AS serta 50 pesawat Boeing, dengan total nilai sekitar 34 miliar dolar AS. Seluruh produk AS yang masuk ke Indonesia juga akan dikenakan tarif 0 persen.
Tarif bea masuk produk ekspor dari negara-negara ASEAN ke AS bervariasi, dengan rincian sebagai berikut:
Laos 40 persen
Myanmarr 40 persen.
Kamboja 36 persen
Thailand 36 persen
Malaysia 25 persen
Vietnam 20 persen
Filipina 20 persen
Indonesia 19 persen
Singapura 10 persen.
Gobel mengingatkan pemerintah untuk segera bergerak cepat agar surplus perdagangan dengan AS tetap terjaga. Pada 2024, surplus dagang Indonesia mencapai 31,04 miliar dolar AS, dan lebih dari separuhnya berasal dari perdagangan dengan AS.
Ia juga menekankan potensi besar relokasi industri ke Indonesia dari negara-negara yang kini dikenakan tarif tinggi. Menurutnya, ini bisa jadi momentum untuk menarik investasi asing dengan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi regional.
Namun, Gobel mewanti-wanti sejumlah risiko, termasuk potensi membanjirnya produk murah dari negara lain, transhipment ilegal, serta dumping. Pemerintah diminta memperkuat pengawasan dan melindungi industri dalam negeri.
“Setidaknya ada tujuh pekerjaan rumah pemerintah agar hasil diplomasi ini tidak sia-sia, benahi perizinan, pangkas birokrasi, dorong dunia usaha lebih efisien, tingkatkan kualitas produk, tarik investasi, cegah penyelundupan, dan pastikan harga produk berbasis impor AS ikut turun,” ujar Gobel.
Ia juga menegaskan pentingnya pembentukan tim lintas sektoral di bawah presiden untuk mengawal peluang ini dan memastikan manfaatnya dirasakan rakyat.