Pidato Hashim di COP31 Dikritik, ARUKI Nilai Suara Rakyat Terabaikan
- ARUKI menilai pidato Hashim Djojohadikusumo di COP31 belum mencerminkan keadilan iklim karena masyarakat, terutama kelompok rentan, dinilai tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.
- Aliansi ini mengkritik penanganan karhutla yang dianggap lebih menonjolkan relawan daripada pencegahan, serta menilai pemerintah mengabaikan peringatan risiko El Niño dan memangkas anggaran mitigasi.
- ARUKI mempertanyakan komitmen anti-deforestasi terkait Kepmenhut 591/2025 di Papua Selatan, lalu mendesak pelibatan masyarakat, penghentian deforestasi-karhutla, transisi fosil, dan pendanaan iklim berkeadilan.
Jakarta, IDN Times - Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menilai pidato Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) belum mencerminkan prinsip keadilan iklim. Pasalnya, pidato tersebut dinilai tidak memberikan ruang bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang paling terdampak perubahan iklim, untuk terlibat dalam agenda iklim nasional.
Sekretariat ARUKI sekaligus BEN Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi mengatakan, masyarakat seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai korban perubahan iklim atau pelaksana penanganan bencana. Mereka juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena memiliki pengetahuan dan kepentingan langsung terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.
“Ketika membicarakan masa depan iklim Indonesia, subjek rentan yang paling terdampak justru disingkirkan dari pengambilan keputusan. Mereka hanya diposisikan sebagai korban, penjaga hutan, atau sukarelawan pemadam kebakaran, bukan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan dan kuasa untuk menentukan kebijakan iklim,” ujar Armayanti dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Adapun dalam pidatonya pada segmen pejabat tinggi negara (High Level Segment) COP31, 12 November 2026, Hashim menyinggung sejumlah isu perubahan iklim. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketahanan pangan dan energi, target emisi nol bersih, hingga pendanaan iklim.
Namun, ARUKI menilai berbagai isu tersebut belum diikuti dengan komitmen yang jelas untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan iklim. Padahal, menurut Armayanti, keadilan iklim tidak hanya berbicara tentang upaya menekan emisi, tetapi juga menyangkut penghapusan ketimpangan kekuasaan, keadilan antargenerasi, serta perlindungan terhadap perempuan yang menanggung beban kerja perawatan lebih besar akibat perubahan iklim.
1. Pemerintah belum optimal dalam mengantisipasi karhutla
Logo ARUKI. (Dok/Istimewa). Menurut dia, keadilan iklim harus mencakup upaya mengatasi ketimpangan kekuasaan, menjamin keadilan antargenerasi, serta memperhitungkan beban kerja perawatan perempuan yang semakin besar akibat perubahan iklim.
Selain minimnya pelibatan masyarakat, ARUKI juga menyoroti pernyataan Hashim mengenai penanganan karhutla. Dalam pidatonya, Hashim menyinggung puluhan ribu relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan. Namun, ARUKI menilai pemerintah seharusnya lebih menekankan langkah pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang.
Direktur Eksekutif Trend Asia, Yuyun Indradi menilai, pemerintah belum optimal dalam mengantisipasi karhutla. Terlebih, ancaman kebakaran akibat fenomena El Niño disebut sudah diprediksi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak Maret 2026.
“Hashim masih menyalahkan El Niño atas terjadinya karhutla, namun ia mengabaikan kegagalan pencegahan dan penanganan yang membuat kebakaran terjadi semasif ini. Pemerintah bersikap pasif, mengabaikan peringatan ilmiah, dan bahkan memangkas anggaran mitigasi bencana pada 2025 dan 2026,” kata Yuyun.
2. Pertanyakan komitmen pemerintah untuk tidak memperluas lahan pertanian ke kawasan hutan, khususnya hutan primer
Ilustrasi kabut asap akibat karhutla. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S) Ia menambahkan, kebakaran hutan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan dan kehidupan jutaan warga akibat paparan udara beracun. Karhutla juga melepaskan jutaan ton karbon ke atmosfer.
ARUKI turut mempertanyakan komitmen pemerintah untuk tidak memperluas lahan pertanian ke kawasan hutan, khususnya hutan primer. Pasalnya, komitmen tersebut dinilai belum sejalan dengan kebijakan pemerintah yang masih membuka ruang bagi deforestasi.
Salah satu yang disoroti adalah Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025 yang mengubah peruntukan 486.939 hektare kawasan hutan di Papua Selatan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Dari total lahan tersebut, sebanyak 265.208 hektare merupakan hutan alam.
Hingga kini, SK tersebut belum dicabut. Sementara itu, pembukaan hutan alam akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke disebut telah mencapai sekitar 40.000 hektare hingga awal Juli 2026.
3. ARUKI desak pemerintah cabut SK kehutanan demi hentikan deforestasi
Ilustrasi Deforestasi Hutan (pexels.com/Pok Rie) Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, ketahanan pangan tidak seharusnya dicapai dengan mengorbankan kelestarian hutan dan sumber penghidupan masyarakat.
“Komitmen Indonesia di COP31 tidak boleh menjadi retorika diplomasi iklim yang bertolak belakang dengan kebijakan pembangunan di dalam negeri. Pemerintah harus membuktikan pernyataannya dengan mencabut Kepmenhut 591 Tahun 2025, menghentikan deforestasi, memulihkan ekosistem, serta mengakui dan melindungi hak masyarakat adat dan komunitas lokal,” ujar Boy.
Atas berbagai persoalan tersebut, ARUKI menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan Delegasi Resmi Republik Indonesia. Tuntutan itu meliputi pelibatan masyarakat secara bermakna dalam agenda dan aksi iklim, penghentian deforestasi dan karhutla, penetapan peta jalan penghentian industri fosil, penyediaan pendanaan iklim yang berkeadilan, serta penolakan terhadap solusi yang dinilai keliru dalam mengatasi krisis iklim.
