Hampir Rampung, Data BPS Bakal Jadi Acuan Subsidi BBM-LPG
- Data DTSN disiapkan bersama BPS sejak awal tahun untuk kebijakan subsidi BBM, LPG, dan listrik.
- Proses verifikasi data tengah dilakukan dengan BUMN terkait untuk memastikan akurasi sebelum digunakan.
- Bahlil belum memutuskan soal penerima subsidi, menekankan pentingnya akurasi data sebelum diterapkan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan proses penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) antara Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS) hampir rampung.
Data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan listrik agar lebih tepat sasaran.
"Kita mungkin satu-dua putaran lagi baru kemudian kita pakai nanti untuk subsidi LPG, BBM dan listrik," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
1. Data disiapkan bersama BPS sejak awal tahun
Koordinasi antara Kementerian ESDM dan BPS telah dilakukan sejak awal tahun. Pembahasan dilakukan berkala dengan tujuan memastikan data sosial-ekonomi yang disusun benar-benar akurat dan bisa digunakan dalam kebijakan subsidi energi.
"Sekarang kita lagi meng-exercise (pengecekan data) tujuannya agar data yang disajikan itu betul-betul tepat sasaran," sebut Bahlil.
2. Data ditargetkan dapat digunakan secepatnya
Bahlil menuturkan proses verifikasi dan penyandingan data tengah dilakukan bersama sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) terkait, seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
"Kalau sudah selesai, kami dengan Ibu Wini (Kepala BPS) akan mengumumkan dan kami minta untuk diputuskan," ujarnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pemanfaatan data itu untuk pada 2026, Bahlil menegaskan pemerintah tidak ingin tergesa-gesa. Dia menyebut akurasi data menjadi prioritas utama sebelum diterapkan dalam kebijakan subsidi.
"Insyaallah, doain agar bisa lebih cepat, lebih baik. Tapi apalah artinya kita mau cepat, kalau datanya tidak akurat. Kita mau pengin untuk semuanya firm," ujarnya.
3. Bahlil belum putuskan soal penerima subsidi
Saat disinggung mengenai kemungkinan hanya masyarakat yang terdaftar dalam DTSN yang akan mendapat subsidi, Bahlil menilai pembahasan itu belum saatnya disimpulkan.
"Jangan kau jadikan itu judul, jangan kita terjebak," tambah Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.
