Hashim: Prabowo Bisa Bangun 30 Juta Rumah jika Jadi Presiden Lagi

26 Feb 2025, 15:30 WIB

Triyan Pangastuti

Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

Hashim Djojohadikusumo berencana membangun 30 juta unit rumah jika Prabowo kembali menjadi Presiden pada 2029.
Sektor perumahan di Indonesia memiliki peluang besar untuk dikembangkan dengan adanya 11 juta keluarga yang masih menunggu rumah laik huni.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan akan membangun 30 juta unit rumah jika Presiden Prabowo Subianto kembali mendapatkan mandat sebagai Presiden pada 2029.

Adik Prabowo itu mengatakan, 3 juta rumah dan apartemen ditargetkan terbangun pada tahun ini. Artinya, selama lima tahun kepemimpinan Prabowo bakal ada 15 juta unit rumah yang dibangun.

"Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi lima tahun, jadi nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah," katanya dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2/2025).

1. Sektor perumahan masih memiliki peluang untuk ditingkatkan

Ilustrasi rumah subsidi. (IDN Times/Dhana Kencana)

Hashim menegaskan bila mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perumahan di Indonesia masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Ini mengingat jumlah penduduk yang besar dan ada 11 juta keluarga yang masih menunggu untuk mendapatkan rumah laik huni.

Dalam catatannya, lebih dari 50 juta jiwa di Indonesia menantikan hunian yang laik. Di samping itu, ada sekitar 27 juta keluarga di daerah pedesaan yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH), baik di desa maupun di kota. Keadaan ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk sektor perumahan di Indonesia.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sudah berkomitmen untuk menyediakan rumah laik huni bagi 37 juta keluarga di Indonesia. Sebagai langkah awal, pemerintah akan memprioritaskan 11 juta keluarga untuk mendapatkan rumah laik huni.

"Pak Prabowo ingin memberikan rumah laik huni bagi 37 juta keluarga di Indonesia itu targetnya, dan kita mulai dari 11 juta sehingga 27 juta rumah laik huni lainnya akan menyusul," tuturnya.

2. Investor dari Qatar dan Arab bakal investasi di Indonesia

Ilustrasi investasi (IDN Times/Aditya Pratama)

Hashim menjelaskan, investor dari Qatar akan berinvestasi di Indonesia dengan membawa modal 18 miliar dolar AS hingga 20 miliar dolar AS untuk membangun 1 juta unit apartemen di Indonesia pada April mendatang.

"Akan segera mulai proyek pertama di bulan April setelah Lebaran dengan investor dari Qatar bawa modal 18 miliar-20 miliar dolar AS untuk membangun 1 juta apartemen," kata Hashim.

Tak berhenti di situ, setelah investasi Qatar masuk di Indonesia pada April, Qatar pun berencana menambah investasinya untuk membangun 3 sampai 5 juta unit apartemen dan rumah di perdesaan.

"Dan pemerintah Abu Dhabi melalui BUMN-nya akan membangun 1 juta unit apartemen. Ini adalah FDI (Foreign Direct Investment) untuk sektor properti dan perumahan," ujarnya.

3. BI akan berikan insentif hingga Rp130 triliun untuk pembiayaan program 3 juta rumah

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Hashim menjelaskan, Bank Indonesia akan memberikan insentif hingga Rp130 triliun untuk pembiayaan program 3 juta rumah. Insentif ini merupakan bagian dari insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

"Bank Indonesia, bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan," ujar Hashim.

Sayangnya, Hashim tidak memerinci apakah dana tersebut akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

BI sebelumnya meningkatkan insentif KLM dari maksimal 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Insentif KLM untuk sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan bertahap dari Rp23 triliun menjadi Rp80 triliun.

Menurutnya, Indonesia memiliki dana yang cukup untuk mewujudkan program 3 juta rumah dan rumah susun setiap tahun. Namun, dana itu tersebar di berbagai instansi, termasuk BI.

Selain itu, Investor asing dari berbagai negara juga akan membantu pendanaan program ini seperti ndia, Singapura, Turki.

"Dana ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, di SBN, di BI. Likuiditas kita besar, tapi tidak digunakan untuk real economy," ucapnya.