Heboh Mobil India, Purbaya Pastikan Prabowo Utamakan Industri Nasional
- Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen memperkuat industri otomotif nasional di tengah polemik rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih.
- Rachmat Gobel menilai impor besar-besaran itu melanggar Asta Cita karena tidak mendukung industri dalam negeri dan justru menguntungkan tenaga kerja asing serta melemahkan kedaulatan ekonomi nasional.
- Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara menjelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan distribusi logistik pertanian, dengan kendaraan 4x4 yang dinilai cocok menghadapi medan sulit di berbagai daerah.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto sudah sangat jelas dalam memprioritaskan penguatan industri otomotif domestik.
Hal itu merespons dengan polemik rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India. Rencana itu ditujukan untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.
"Kalau menurut saya harusnya sih, kalau Presiden juga tujuannya adalah menggalakkan industri dalam negeri. Saya pikir Presiden sih posisinya clear dalam hal ini," kata Purbaya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (24/2/2026).
1. Purbaya singgung pernyataan Dasco
Terkait polemik rencana impor mobil pikap dari India, Purbaya menyatakan dirinya memilih untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
"Pak Dasco ada komentar katanya kemarin, kita ikutin Pak Dasco aja," kata Purbaya.
Dasco sebelumnya meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk keperluan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mengingat Presiden Prabowo Subianto masih dalam kunjungan ke luar negeri.
"Rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/2/2026).
2. Melanggar Asta Cita Prabowo
Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mengkritik keras rencana impor 105 ribu unit mobil untuk Koperasi Desa Merah Putih karena dinilai melanggar Asta Cita poin ketiga dan kelima tentang penguatan industri nasional serta penciptaan lapangan kerja.
Gobel menegaskan, menggunakan dana BUMN untuk produk asing di tengah turunnya daya beli masyaraka yang terlihat dari merosotnya penjualan mobil domestik pada 2025 hanya akan menguntungkan industri dan tenaga kerja luar negeri.
Dia mendesak pemerintah agar menjadikan fiskal dan BUMN sebagai penggerak ekonomi domestik demi menjaga kedaulatan ekonomi.
“Rencana impor mobil secara besar-besaran ini dengan menggunakan dana BUMN sama sekali tak mendukung Asta Cita, bahkan melanggar Asta Cita, karena menghamburkan dana negara untuk membiayai tenaga kerja asing dan industri negara lain," kata Gobel dalam keterangan, Jumat (20/2/2026).
3. Bos Agrinas ungkap alasan mau impor mobil pikap India
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) membenarkan kabar impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Agrinas Pangan akan melakukan impor 35 ribu unit mobil pikap 4x4 merek Scorpio buatan Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M). Kemudian, Agrinas Pangan mengimpor 35 ribu unit pikap 4x4 merek Tata Yodha, dan 35 ribu unit truk merek Ultra T.7 buatan Tata Motors.
Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan, dua jenis kendaraan tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan distribusi logistik, terutama komoditas pertanian ke KDKMP.
“Kenapa kita perlu 4x4? kKrena memang kita perlu untuk digunakan di daerah-daerah yang kondisi lahannya memang sangat menantang. Dan hampir di semua baik di Jawa pun kalau untuk ke sawah-sawah, itu lahannya sangat menantang, sehingga kita perlu mobil 4x4,” ujar Joao saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (20/2/2026).
