Buruh Demo Omnibus Law, Bahlil: Sampai Ayam Tumbuh Gigi Gak Selesai
Bupati PPU, Abdul Gafur Masud dan Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia (dok.Diskominfo PPU)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, tidak semua orang setuju dengan adanya Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja atau omnibus law. Khususnya para buruh yang acap kali berdemo menolak omnibus law.
"Dari buruh A sampai Z, ini tidak akan selesai-selesai (demo menolak omnibus law). Sampai ayam tumbuh gigi pun tidak selesai," kata Bahlil dalam konferensi pers, Selasa (8/9/2020).
1. Gak perlu 100 persen setuju untuk demokrasi
Masa buruh demo tolak Omnibus Law (IDN Times/Rangga Erfizal)Dengan berbagai penolakan yang ada, Bahlil menyebut pemerintah terus mencari jalan tengah dan mengklaim pemerintah mengalah untuk kepentingan bersama.
"Saya punya keyakinan, tidak akan setuju 100 persen, tapi kala pun 70 persen setuju, baru mencerminkan demokrasi," ujarnya.
Baca Juga: Serikat Buruh, Kata Puan Jangan Cuma Bisa Demo Omnibus Law!
2. Omnibus law untuk tekan angka pengangguran
Editor’s picks
Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)Bahlil menilai omnibus law harus segera disahkan untuk meminimalisasi angka pengangguran di Indonesia. Ia menyebut saat ini ada 16,5 juta orang menganggur di Indonesia.
"Kita punya pengangguran sekarang 7 juta (orang) eksisting. Angka pekerja per tahun 2,5 juta (orang) yang siap cari pekejaan. Dan sekarang ada PHK, itu sudah mencapai hampir 7 juta (orang) yang sekarang rakyat Indonesia butuh lapangan pekerjaan," paparnya.
3. BKPM harap omnibus law selesai Oktober
DPR menerima draf Omnibus Law Cipta Kerja dari pemerintah, Rabu (12/2). (IDN Times/Irfan Fathurohman)Bahlil berharap omnibus law dapat segera disahkan awal Oktober 2020 atau paling lambat akhir Oktober 2020. Karena dengan segera disahkannya omnibus law, maka BKPM dapat menentukan langkah mereka selanjutnya terkait investasi di Indonesia.
"Maka BKPM yang ditugaskan mengurusi investasi berpendapat dan minta dukungan, bahwa solusi ini harus undang-undang omnibus segera disahkan," ucapnya.
Baca Juga: Dear Pak Jokowi, Omnibus Law Tidak Bisa Langsung Tancap Gas di 2021
Berita Terkini Lainnya
