Ibu Kota Pindah, Kemenkeu Baru Dilibatkan Setelah Kajian Selesai

22 Agu 2019, 20:45 WIB

IDN Times/Hana Adi Perdana

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal dilibatkan dalam pemindahan ibu kota negara. Nantinya, Kemenkeu bakal fokus dalam masalah pendanaan. Direktur Jenderal Anggaran, Askolani mengatakan keterlibatan pihaknya baru dimulai usai kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selesai.

"Tentunya pas mulai pendanaan pasti akan dilibatkan Kementerian keuangan tapi sekarang menyiapkan plan nya dulu. Tahapan ini tentunya masih didiskusikan internal pemerintah," ujarnya saat ditemui di Komplek DPR, Jakarta, Kamis (22/8).

1. Belum bisa pastikan wacana tukar guling aset

ANTARA FOTO/Rangga Jingga

Menurut Askolani, pihaknya belum bisa memastikan rencana tukar guling aset. Itu artinya, wacana untuk memanfaatkan aset-aset negara yang ada di Jakarta seperti gedung kementerian dan lembaga.

"Belum tahun pasti akan didiskusikan," kata dia.

2. Besaran aset kementerian/lembaga

Ilustrasi uang rupiah - IDN Times/Helmi Shemi

Lebih lanjut, Askolani mengatakan diperkirakan nilai pemanfaatan aset dari kementerian/lembaga bisa mencapai Rp70-80 triliun. Sementara itu total penerimaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan Rp96 triliun.

"Soal skema kan sudah dijelaskan oleh Pak Bappenas (Bambang Brodjonegoro)," ungkapnya.

3. Pembangunan ibu kota baru tak libatkan APBN

IDN Times/Arief Rahmat

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, menegaskan jika pembangunan ibu kota baru nantinya tidak akan mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan, dalam 5 tahun ke depan, kebutuhan investasinya mencapai Rp500 triliun. Dari jumlah itu, peran pembiayaan dari APBN sangat kecil jumlahnya.

"Di mana APBN perannya itu adalah sekitar Rp93 triliun," ujarnya belum lama ini. Dari kontribusi tersebut, lanjut Bambang, pemerintah tidak akan mengambil dari sumber pembiayaan APBN murni yang dalam hal ini bersumber dari pajak dan PNBP.

"Tapi sumbernya didorong dari kerja sama pemanfaatan aset, baik aset yang ada di wilayah ibu kota baru maupun Jabodetabek. Artinya kita tidak mengganggu sumber penerimaan APBN," tegas dia.