IKAPPI: MinyaKita Tidak Dapat Atasi Distribusi Migor yang Ruwet

07 Jul 2022, 15:15 WIB

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meluncurkan MinyaKita di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (6/7/2022). (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) meragukan program MinyaKita bisa menyelesaikan permasalahan utama terkait minyak goreng. Adapun masalah utama tersebut, menurut DPP IKAPPI, ada pada sisi distribusi.

Wasekjen DPP IKAPPI, Ahmad Choirul Furqon, mengungkapkan bahwa program MinyaKita bisa saja direalisasikan dengan baik, asal permasalahan di hulu dapat terselesaikan dengan baik.

“Kami dari IKAPPI sebenarnya menyambut baik adanya program MinyaKita ini, tetapi jujur kita memiliki keraguan apabila masalah utama tidak terselesaikan," ucap Furqon dalam keterangannya kepada IDN Times, Kamis (7/7/2022).

1. Rantai distribusi minyak goreng ruwet

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) bersama Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (kanan) memperlihatkan minyak goreng kemasan saat peluncuran minyak goreng kemasan rakyat (MinyaKita) di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Alih-alih meluncurkan MinyaKita, Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan semestinya memperbaiki pendistribusian minyak goreng ke masyarakat yang belum berjalan dengan baik.

"Terdapat masalah utama, yaitu rantai distribusi yang sangat ruwet. Ini harus diatasi secara tepat dan akurat. Jangan sampai program sudah disusun secara proporsional menurut Kementerian Perdagangan, tetapi masalah di bawah dalam hal ini rantai distribusi tidak diberikan atensi," tutur Furqon.

2. MinyaKita tidak bisa berjalan maksimal jika masih ada mafia

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meluncurkan MinyaKita di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (6/7/2022). (IDN Times/Trio Hamdani)

Furqon pun menambahkan, program MinyaKita bisa saja meleset dari target lantaran pemerintah masih membiarkan keberadaan mafia distribusi.

Tak dapat dimungkiri, kehadiran mafia distribusi yang masih beroperasi di tengah penyaluran minyak goreng dari hulu ke hilir merupakan masalah klasik yang dihadapi pemerintah.

"Jangan sampai pemerintah saat ini hanya selalu memberikan angin segar kepada masyarakat. Seakan mereka sudah memberikan angin segar kepada masyarakat berupa terobosan program, tetapi acuh terhadap pemain tengah yang sebenarnya juga harus dikondisikan oleh pemerintah, yaitu distributor besar," tutur Furqon.

3. Tidak ada garansi harga MinyaKita bisa merata Rp14 ribu

Sejumlah warga mengantre untuk membeli minyak goreng kemasan saat peluncuran minyak goreng kemasan rakyat (MinyaKita) di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Di sisi lain, Furqon menilai tidak ada garansi bahwa harga MinyaKita yang dibanderol Rp14 ribu bisa merata dan sampai ke pedagang sesuai dengan harapan pemerintah.

"Tidak ada satupun yang bisa menggaransi harga seluruh Indonesia Rp14 ribu. wilayah Papua, Maluku, Bali itu masih terkendala distribusi yang mahal dan wilayah tersebut harus diperhatikan juga oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan," kata dia.